CIANJUREKSPRES.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI, Isfhan Taufik Munggaran, mendukung rencana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia yang mendorong Kabupaten Cianjur menjadi pilot project program Desa Sadar HAM di wilayah Jawa Barat.
Politisi Partai Golkar itu menilai, pembentukan Desa Sadar HAM sangat penting untuk menguatkan literasi hukum dan perlindungan warga hingga ke tingkat akar rumput. Salah satunya untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Komisi XIII DPR RI mendukung hal tersebut, tugas kami mendukung langkah-langkah mitra kerjanya,” ujar Isfhan, Rabu 27 Mei 2026.
Terkait TPPO, Ishfan juga mengajak semua pihak untuk terlibat dalam pencegahannya yang di mulai dari tingkat RT dan RW.
“Sistem keimigrasian harus lebih ketat lagi. Harus bisa screening agar visa wisata itu tidak digunakan untuk bekerja. Itu kunci daripada TPPO,” tegasnya.
Dirinya pun mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk menempuh prosedur yang resmi, tidak menggunakan jalur singkat. Terlebih jika memaksakan untuk tetap berangkat, meski tidak memenuhi syarat memiliki keahlian atau kompetensi.
“Kami berharap pekerja yang mau berangkat ke luar negeri harus melalui jalur yang benar, dan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya,” ucap Isfhan.
Di sisi lain, dia mengungkapkan, Program Desa Sadar HAM juga bertujuan untuk memastikan negara hadir dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Diantaranya terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang merupakan bentuk nyata pemenuhan hak atas standar hidup layak, dan jaring pengaman sosial.
“Desa sebagai kepanjangtanganan dari negara harus menjunjung tinggi keadilan. Jangan sampai memberikan bantuan kepada orang yang sudah berkecukupan, akan tetapi yang tidak berkecukupan tidak diberikan. Itu penyelewengan daripada Sadar HAM,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Tenaga Ahli Kementerian HAM RI Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Martinus Gabriel Goa, mengatakan, Kementerian HAM mendukung total Kabupaten Cianjur sebagai daerag percontohan Desa Sadar Hukum di Jawa Barat.
“Kabupaten Cianjur kita dukung menjadi Pilot Program Desa Sadar HAM di Jawa Barat. Kami akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan sosialisasi ke seluruh desa untuk penguatan HAM dan sosialisasi pencegahan human trafficking,” katanya, Selasa 26 Mei 2026 dikutip.
Menurut Gabriel, program tersebut menjadi bagian dari strategi nasional memperkuat perlindungan masyarakat dari praktik perdagangan orang yang masih marak terjadi di sejumlah daerah. Jabar salah satu kantong perdagangan orang.
