CIANJUREKSPRES.ID – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Cianjur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Cianjur terkait dengan evaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, Selasa 20 Oktober 2026.
Dalam aksinya, massa juga menyampaikan enam tuntutan terkait sejumlah persoalan nasional dan daerah.
Koordinator Aliansi BEM Cianjur, Syamsudin Alfarisi, mengatakan aksi tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa dan masyarakat Cianjur kepada pemerintah pusat melalui DPRD Kabupaten Cianjur.
Menurutnya, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah diharapkan dapat menampung dan meneruskan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat.
“Aksi hari ini bukan hanya untuk memperingati momentum dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, tetapi juga menuntut DPRD Cianjur agar menyampaikan aspirasi kami, khususnya Aliansi BEM Cianjur dan masyarakat Cianjur, kepada pemerintah pusat,” kata Syamsudin.
Dia menjelaskan, terdapat enam tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut. Tuntutan itu meliputi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta lingkungan hidup, pendidikan nasional, supremasi sipil dan militerisme, Program Strategis Nasional (PSN), kesehatan, serta maraknya program Koperasi Desa (Kopdes).
Syamsudin menegaskan, massa menginginkan adanya ruang dialog bersama pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur dan para ketua fraksi untuk membahas tuntutan yang disampaikan.
Namun, dia menilai belum adanya kehadiran pimpinan DPRD maupun ketua fraksi dalam aksi tersebut menunjukkan kurangnya iktikad untuk menemui massa. Kondisi itu menjadi alasan mahasiswa melakukan penyegelan gedung DPRD.
“Kami ingin hari ini dihadiri oleh ketua DPRD Kabupaten Cianjur beserta ketua-ketua fraksi untuk berdialog dan menanggapi aspirasi yang kami sampaikan,” ucapnya.
Menurutnya, melalui aksi tersebut, Aliansi BEM Cianjur (ABC) berharap DPRD Kabupaten Cianjur dapat menindaklanjuti enam tuntutan mahasiswa dan meneruskannya kepada pemerintah pusat.
