CIANJUREKSPRES.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Isfhan Taufik Munggaran, menegaskan komitmennya untuk mengawal secara tuntas percepatan rehabilitasi dan relokasi 4.097 unit rumah warga di Kabupaten Cianjur. Langkah ini diambil guna memulihkan kehidupan warga yang terdampak rentetan bencana hidrometeorologi masif pada Desember 2024 silam.
Sebagai legislator yang membidangi sektor kebencanaan, Isfhan memastikan bahwa pemenuhan hak-hak warga terdampak bencana tidak boleh terhambat oleh dinamika yang terjadi di internal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini. Dirinya menyampaikan rasa prihatin dan harus menjadi evaluasi kedepannya.
“Tentang adanya kejadian tersebut di ruang lingkup BNPB, kami turut prihatin dan harus menjadi evaluasi ke depannya. Namun, hal itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak semangat atau patah arang dalam memperjuangkan hak masyarakat terdampak,” ujar Isfhan, Senin 19 Oktober 2026.
Anggota Fraksi Partai Golkar ini menekankan bahwa hal ini merupakan komitmen resmi antar-instansi negara demi kemaslahatan publik, bukan kepentingan individu. Untuk itu, jalinan kerja sama lintas sektor akan terus diperkuat secara intensif.
“Kami sampaikan bahwa kami akan berjibaku, bahu-membahu, dan bergandengan tangan. Baik Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama Bupati Mohammad Wahyu Ferdian, Kepala BNPB yang baru beserta jajaran, serta saya selaku Anggota DPR RI Komisi VIII akan mengawal persoalan ini sampai benar-benar terealisasi. Ini bukan persoalan perseorangan, melainkan hubungan dan komitmen antarlembaga untuk masyarakat,” tegas legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) III Jawa Barat meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor.
Berdasarkan data yang dihimpun, penanganan total 4.097 unit rumah di 17 kecamatan di Cianjur tersebut mencakup pemulihan fisik bagi ribuan bangunan. Sebanyak 3.713 rumah masuk dalam skema rehabilitasi (terdiri dari 506 unit rusak berat, 720 rusak sedang, dan 2.487 rusak ringan, sementara 384 unit rumah lainnya diprioritaskan untuk program relokasi aman.
Lebih lanjut Isfhan mengaku sudah berkomunikasi secara khusus agar kebijakan penanggulangan pascabencana di Cianjur menjadi prioritas utama jajaran pimpinan BNPB yang baru.
“Pasti, saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Komisi VIII. Saya meminta atas persetujuan pimpinan bahwa Kepala BNPB yang baru harus memberikan perhatian serius terhadap hal ini. Kami akan berupaya keras mengawal amanat ini sampai terealisasi, dengan tentunya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (good governance) dalam setiap tahapan pelaksanaannya di lapangan,” pungkasnya.
