CIANJUREKSPRES.ID – Ratusan massa menggelar aksi di depan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Peuteuycondong 1, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait hak mantan relawan dan relawan SPPG, termasuk dugaan ketidaksetaraan dalam pemberian insentif.
Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) PAC Kecamatan Cibeber, Ucu Sukandar, mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan untuk menyampaikan aspirasi para mantan relawan yang mengaku memiliki persoalan dengan pengelolaan SPPG Peuteuycondong 1.
“Pada intinya aksi kali ini kita memperjuangkan hak-hak mantan relawan dan hak-hak relawan yang memang dapur ini selalu melakukan kesewenang-wenangan, terutama dari pihak mitra dan yayasan,” katanya kepada wartawan, Kamis 13 Agustus 2026.
Selain persoalan hak relawan, pihaknya juga meminta adanya penindakan terhadap dugaan pemotongan atau ketidaksesuaian pemberian insentif relawan, khususnya pada bulan Ramadan.
“Kami menuntut untuk menindak tegas karena ada indikasi ataupun dugaan pemotongan insentif pada bulan puasa,” ujarnya.
Ucu menuturkan, pihaknya berencana menyampaikan laporan kepada pihak terkait, mulai dari koordinator wilayah (Korwil), hingga Badan Gizi Nasional (BGN), agar persoalan yang disampaikan para mantan relawan dapat ditindaklanjuti.
Dalam aksi tersebut, Ucu menyebut pihaknya telah bersepakat dengan Kepala SPPG Peuteuycondong 1 untuk menghentikan sementara operasional dapur tersebut.
“Alhamdulillah hari ini saya bersepakat dan kepala SPPG sudah menyatakan siap untuk memberhentikan sementara dapur SPPG Peuteuycondong 1, mulai Senin tanggal 17 Agustus, dengan waktu yang belum ditentukan,” tuturnya.
Dia menegaskan, pihaknya akan kembali melakukan aksi apabila operasional SPPG tetap berjalan setelah tanggal yang disepakati.
“Saya akan berkoordinasi lagi dengan rekan-rekan anggota saya dan rekan-rekan OKP maupun ormas yang ada di Kecamatan Cibeber untuk terus mengawal supaya tidak beroperasional sementara. Akan ada aksi lagi sampai tujuan kita dikabulkan,” kata Ucu.
Sementara itu, Kepala SPPG Peuteuycondong 1, Yoga Erianto, menjelaskan, secara kewenangan pihaknya tidak memiliki istilah suspensi. Namun, pihak SPPG akan mengambil langkah penghentian sementara operasional dan menyampaikan persoalan tersebut kepada Korwil.
“Untuk suspensi itu kita tidak ada ranah. Tapi dari segi SPPG, kami akan memberhentikan sementara. Saya akan bersurat kepada Korwil supaya selanjutnya ditindaklanjuti,” kata Yoga.
Terkait tuntutan massa, Yoga mengatakan terdapat beberapa persoalan yang disampaikan, di antaranya permintaan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang terhadap relawan serta evaluasi terhadap dugaan persoalan pengelolaan yang disampaikan dalam aksi.
“Yang pertama menuntut untuk tidak sewenang-wenang terhadap relawan. Yang kedua evaluasi untuk dugaan kasus korupsi ini. Selanjutnya akan kami evaluasi lebih lanjut,” ucapnya.
Dia menegaskan pihaknya dalam menjalankan operasional SPPG mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diberikan BGN.
“Saya selaku dari negara mengacu kepada juklak dan juknis yang diberikan oleh BGN,” katanya.
Di sisi lain, salah seorang mantan relawan SPPG Peuteuycondong 1, Andina (23), mengungkapkan persoalan yang menjadi sorotan dirinya adalah pemberian insentif selama bulan Ramadan.
Menurutnya, insentif yang diterima relawan di SPPG tersebut berbeda-beda dan dinilai tidak sesuai dengan nominal yang diterima relawan di dapur SPPG lainnya.
“Bulan Ramadan itu kami menerima gaji tidak selayaknya. Harusnya gaji semua relawan disetarakan. Misalnya tiap divisi, ada yang Rp110 ribu, ada yang Rp200 ribu, ada yang Rp300 ribu. Saya pribadi Rp110 ribu,” katanya.
Andina mengaku menerima insentif sekitar Rp110 ribu, sementara menurut informasi yang diketahuinya, terdapat relawan di tempat lain yang memperoleh nominal berbeda.
“Dari dapur lain, semua, tiap divisi, mau kerja satu hari atau dua hari tetap digaji. Tapi dapur kita tidak setara dengan dapur yang lain,” katanya.
Dia juga mengaku sudah tidak lagi menjadi relawan di SPPG Peuteuycondong 1. Menurutnya, dirinya dikeluarkan secara sepihak tanpa adanya pembicaraan sebelumnya terkait penghentian pekerjaannya.
“Saya dikeluarkan sepihak. Tidak ada pembicaraan mau keluar, ataupun dari pihak mitra atau yayasan. Tidak ada. Saya dikeluarkan dari grup,” katanya.
Andina berharap persoalan yang disampaikan para mantan relawan dapat segera mendapatkan kejelasan. Bahkan, dia berharap operasional SPPG tersebut dihentikan agar persoalan yang selama ini dikeluhkan dapat diselesaikan.
“Harapannya ke depan ditutup saja, biar semua puas, biar keluarga masyarakat terjawab dan terwakili. Tutup saja, semua masyarakat sudah jengkel,” pungkasnya
