CIANJUREKSPRES.ID – Institute Social Economic Development (Inside) menyoroti mencuatnya dugaan selisih beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari program Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Dinas Pangan Kabupaten Cianjur selama 2026.
Direktur Institute Social Economic Development (Inside), Yusep Somantri pun angkat bicara terkait adanya dugaan selisih beras SPHP tersebut.
Dia menilai, Dinas Pangan Kabupaten Cianjur gagal menjamin tata kelola yang transparan terhadap program GPM. Menurutnya itu menjadi alarm serius dan Dinas Pangan harus mampu mempertanggungjawabkan setiap beras yang diambil, didistribusikan, terjual, dan tersisa.
“Karena penyaluran beras SPHP melalui program GPM bertujuan membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau. Jangan sampai program yang dirancang untuk kepentingan rakyat hanya berjalan secara administratif, sementara transparansi distribusi dan manfaat nyata yang diterima masyarakat tidak jelas,” kata Yusep pada Cianjur Sukabumi Ekspres, Senin 19 Oktober 2026.
Pihaknya juga menuntut agar Dinas Pangan Kabupaten Cianjur harus membuka data distribusi beras SPHP, sehingga penjelasan dari dugaan selisih yang timbul dari program GPM yang sampai saat ini belum terjawab.
“Kami mendesak Dinas Pangan Kabupaten Cianjur membuka data secara transparan, mulai dari jumlah pengambilan beras, penyaluran ke setiap kanal distribusi, realisasi penjualan, hingga sisa stok. Selisih data harus dijelaskan berdasarkan dokumen yang dapat diverifikasi, bukan sekadar klarifikasi normatif,” tegasnya.
Tak hanya itu, Yusep juga meminta pucuk pimpinan dalam hal ini Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian, segera mengevaluasi kinerja dinas pangan.
“Kami meminta Bupati Cianjur tidak tinggal diam dan segera mengevaluasi kinerja Dinas Pangan dalam pengelolaan penyaluran beras SPHP dari program GPM. Apabila ditemukan ketidaksesuaian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kami mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya,” jelasnya.
“Jangan biarkan kepentingan rakyat dikorbankan oleh lemahnya pengawasan. Bagi kami, keberhasilan program pangan tidak diukur hanya dari jumlah beras yang disalurkan, tetapi dari transparansi pengelolaan, ketepatan distribusi, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jika persoalan selisih data ini tidak mampu dijelaskan secara terbuka, maka evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pangan menjadi keharusan. Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat melalui data, tindakan, dan pertanggungjawaban yang nyata,” kata Yusep lagi.
Di sisi lain, Ketua Program GPM Dinas Pangan Kabupaten Cianjur, Dwi mengaku sedang melakukan dinas luar kota.
“Waalaikumsalam pak, hari ini saya sedang dinas luar kota pak,” tulis Dwi pada Cianjur Sukabumi Ekspres pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Saat dikonfirmasi soal selisih beras SPHP yang timbul dari program GPM Dinas Pangan, dirinya menyebut jika hal tersebut bukan kewenangannya.
“Bukan wewenang saya, pak. Kami hanya dinas terkait yang melaporkan kegiatan melalui link yang diberikan provinsi,” katanya.
Sementara, Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Nurman Ishak Maksum dan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Cianjur, Firman Edi tak menggubris pesan yang dilayangkan, serta belum kunjung memberikan data soal selisih beras SPHP dari program GPM yang telah dijanjikan sejak beberapa pekan ke belakang.
