CIANJUREKSPRES.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait agar sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Digital 2026 yang akan dilaksanakan di 47 desa di 32 kecamatan pada 18 Oktober 2026 mendatang untuk lebih masif dan intensif.
Terlebih soal Pilkades ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 yang merupakan aturan baru mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditetapkan pada 27 Maret 2026.
Desakan ini diutarakan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Partai NasDem, Usep Setiawan. Menurutnya, masyarakat pada tataran akar rumput (grassroots) belum sepenuhnya paham, serta masih ada pro dan kontra mengenai Pilkades Digital tersebut.
“Di satu sisi kan yang namanya demokrasi pemilihan secara langsung, dari dulu berawal dari desa. Jadi budaya pemilihan langsung bagi masyarakat di desa sangat antusias,” katanya kepada Cianjur Ekspres, Kamis 3 September 2026.
Di satu sisi, Usep mengakui ada dampak positif yang signifikan dari digitalisasi ini. Proses pemilihan dipastikan menjadi lebih efektif dari segi waktu dan sangat efisien secara anggaran karena tidak perlu lagi mencetak kertas suara.
“Sosialisasi ini kan dibagi beberapa tahap, pertama mungkin kepada panitia, dan kedua langsung kepada masyarakat di desa yang akan melaksanakan pemilihan, dan harusnya dari sekarang,” ujar Usep.
Selain masalah sosialisasi, Usep juga menyoroti pentingnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) atau tim teknisnya mengenai perangkat digital tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan manusia (human error) atau kendala jaringan (tidak konek) saat hari pencoblosan digital berlangsung.
“Kami akan menggelar rapat koordinasi lagi. Kemarin kami sudah berkonsultasi ke Kemendagri terkait e-voting ini. Kita harus belajar dari daerah lain agar tahu formulasinya, bagaimana supaya sistem ini berhasil dan meminimalisasi potensi kegagalan di lapangan,” pungkas Usep.
