CIANJUREKSPRES.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Cianjur meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur mengoptimalkan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai berpotensi besar mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cianjur, khususnya pada indikator kesehatan dan daya beli masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cianjur, Wahyudin, menyatakan bahwa meski MBG merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam menyukseskannya. Hal ini berkaitan erat dengan penurunan angka stunting dan pergerakan roda ekonomi di sekitar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Selama ini persoalan kita di Cianjur adalah IPM, di mana indikatornya meliputi daya beli, pendidikan, dan kesehatan. Program MBG bisa berkontribusi secara signifikan jika dikelola dengan baik,” ujar Wahyudin, Jumat 4 September 2026.
Dia mengapresiasi langkah Bupati Cianjur yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG. Namun, Wahyudin menekankan agar Satgas yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) tersebut bekerja optimal dan tidak hanya berfokus pada hal teknis harian.
“Hal-hal teknis seperti mutu makanan dan pencegahan keracunan makanan itu harusnya sudah berjalan otomatis dan tetap diawasi. Tapi yang jauh lebih penting adalah dampak jangka panjangnya, yaitu penurunan stunting dan geliat perekonomian Kabupaten Cianjur,” tegasnya.
Data Dampak MBG
Wahyudin juga menyoroti pentingnya data awal (baseline data) untuk mengukur keberhasilan program ini. Fraksi PKS meminta pemkab menyajikan data progres yang jelas mengenai pengaruh keberadaan dapur SPPG terhadap penurunan angka stunting dan perkembangan perekonomian di wilayah terkait.
“Kita tidak bisa mengevaluasi kalau tidak ada perbandingan data sebelum dan sesudah dapur ini dibangun. Sampai saat ini, kita (DPRD) belum mendapatkan data tersebut,” ungkapnya.
Berdayakan Pengusaha Lokal
Lebih lanjut, Wahyudin berharap bahan baku dan kebutuhan dapur dibeli langsung dari masyarakat sekitar guna menghidupkan ekonomi pelaku usaha lokal.
“Jangan sampai dapur semakin banyak beroperasi, tapi tidak berpengaruh pada pendapatan masyarakat setempat karena belinya dari pengusaha besar. Esensi program dari Presiden Prabowo ini adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Kalau tata kelolanya buruk dan hanya menguntungkan sepihak, tujuan mulia program ini tidak akan tercapai,” urai Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur tersebut.
Wahyudin menegaskan, sebagai bentuk pengawasan, Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur berkomitmen melakukan koordinasi dan evaluasi berkala bersama Satgas, koordinator wilayah, serta unsur masyarakat untuk melahirkan rekomendasi yang tepat.
“Kami akan terus memastikan setiap kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG harus memberikan multiplier effect bagi masyarakat Cianjur, terutama dipenurunan stunting, penyerapan tenaga kerja, ketahanan pangan dan pemberdayaan petani, pengusaha lokal,” pungkasnya.
Respon (1)