CIANJUREKSPRES.ID– Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang berlangsung di Kota Bandung, Rabu (5/8/2026).
Agenda rapat juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan transportasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan operator transportasi DAMRI dan Big Bird sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan mobilitas masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kebijakan anggaran tahun 2027 akan difokuskan pada penyelesaian berbagai program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tahun depan menjadi tahap akhir untuk menuntaskan sejumlah target pembangunan yang telah dijalankan selama masa kepemimpinannya.
Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh sekolah di wilayahnya memiliki kondisi yang lebih baik sehingga kebutuhan dasar sektor pendidikan dapat terpenuhi secara merata.
Selain pendidikan, pemerintah juga berupaya mempercepat pemerataan akses listrik bagi masyarakat. Dedi Mulyadi mengungkapkan jumlah warga yang belum menikmati aliran listrik terus berkurang dan ditargetkan dapat diselesaikan pada 2027.
Di bidang infrastruktur, Pemprov Jawa Barat akan melanjutkan pembangunan jaringan jalan yang terhubung mulai dari jalan nasional, provinsi, kabupaten hingga desa. Langkah tersebut diharapkan mampu membuka akses bagi wilayah-wilayah yang selama ini masih terisolasi.
Menurutnya, pembangunan jalan bukan hanya untuk meningkatkan konektivitas, tetapi juga memastikan masyarakat lebih mudah mengakses fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai pelayanan publik lainnya.
Pemerintah juga berkomitmen menghilangkan berbagai hambatan akses yang masih dihadapi masyarakat, seperti kondisi anak-anak yang harus menyeberangi sungai untuk bersekolah maupun sulitnya kendaraan darurat menjangkau permukiman karena keterbatasan infrastruktur.
Selain itu, penyelesaian program rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) tetap menjadi salah satu prioritas dalam alokasi anggaran 2027 agar masyarakat dapat menikmati hunian yang lebih layak.
Melalui kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD berkomitmen mengarahkan kebijakan fiskal pada program-program prioritas yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat.
