CIANJUREKSPRES.ID- Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengaktifkan 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Penambahan fasilitas tersebut diperkirakan mampu menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan bahwa penambahan dapur MBG tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah penerima program. Pemerintah juga memperhatikan kesesuaian antara keberadaan dapur dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Menurutnya, aktivasi SPPG dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat. Proses tersebut juga mengacu pada data pendaftaran mitra yang telah masuk melalui portal resmi BGN.
“Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Agustina menjelaskan, kesiapan fasilitas dan tenaga kerja menjadi faktor penting sebelum sebuah dapur mendapatkan izin untuk mulai beroperasi. Setiap SPPG harus mampu menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan operasional telah terpenuhi, termasuk sarana pendukung dan personel yang bertugas.
BGN juga memastikan dapur yang diaktifkan mampu menjalankan proses produksi hingga distribusi makanan sesuai standar tata kelola keamanan pangan yang berlaku.
“Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai tata kelola keamanan pangan,” jelasnya.
Sebelum penambahan pada November ini, BGN telah mengaktifkan 1.460 SPPG pada Oktober 2026. Dapur tersebut tersebar di 32 provinsi dan diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Pada November 2026, perluasan kembali dilakukan melalui aktivasi 953 SPPG di 34 provinsi. BGN bahkan telah menyiapkan rencana penambahan dapur baru dengan jumlah serupa pada pekan berikutnya sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan program.
Dalam pelaksanaannya, BGN tidak hanya memperhatikan pemerataan jumlah dapur, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan gizi masyarakat setempat. Wilayah dengan angka prevalensi stunting tinggi, termasuk daerah 3T, menjadi salah satu fokus utama pengembangan layanan.
Adapun kelompok masyarakat yang diprioritaskan sebagai penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita atau kelompok 3B, serta para santri yang berada di lingkungan pesantren.
Agustina menyampaikan bahwa penempatan dapur MBG diarahkan agar kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi dapat memperoleh layanan secara lebih merata.
Selain kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia, aspek kebersihan serta sanitasi juga menjadi persyaratan penting bagi setiap SPPG. Dapur yang diaktifkan diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk pemenuhan standar kelayakan lingkungan pengolahan makanan.
BGN juga mengingatkan masyarakat maupun calon mitra agar mengikuti seluruh prosedur aktivasi melalui mekanisme resmi yang telah ditentukan. Proses tersebut dilakukan menggunakan sistem yang tersedia sehingga tidak dibenarkan adanya pungutan biaya atau permintaan imbalan oleh pihak yang mengatasnamakan lembaga tersebut.
Agustina menegaskan bahwa masyarakat perlu berhati-hati terhadap segala bentuk permintaan uang yang mengatasnamakan BGN. Apabila menemukan praktik tersebut, masyarakat diminta mengumpulkan bukti dan melaporkannya kepada pihak berwenang.
“Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika Bapak dan Ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib,” tegasnya.
Melalui aktivasi yang dilakukan secara bertahap, BGN berharap jangkauan Program Makan Bergizi Gratis semakin luas dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Sinergi antara pemerintah daerah, lingkungan pesantren, mitra pelaksana, dan media juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program agar berjalan sesuai kebutuhan serta tepat sasaran.
