CIANJUREKSPRES.ID- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi resmi membuka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jumat (13/3). Posko tersebut akan berfungsi sebagai pusat koordinasi nasional untuk memantau operasional transportasi selama periode mudik Lebaran.
Menhub Dudy menjelaskan, keberadaan posko ini bertujuan untuk memonitor kondisi layanan transportasi, mempercepat koordinasi antarinstansi, serta memastikan setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat segera ditangani secara cepat dan tepat.
Ia menambahkan, pembentukan posko tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memastikan seluruh fasilitas transportasi dan layanan publik selama masa mudik dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi yang kuat antara kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, serta seluruh pemangku kepentingan di bidang transportasi.
Selain membentuk posko sebagai sarana pengawasan, pemantauan, dan evaluasi hingga tingkat daerah, Kementerian Perhubungan juga menyiapkan sejumlah kebijakan pengaturan mobilitas pada berbagai moda transportasi. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi, menerapkan pembatasan angkutan tertentu menjelang puncak arus mudik dan arus balik guna mengurangi antrean serta kemacetan, serta menyiapkan armada cadangan sesuai kebutuhan di lapangan.
Upaya lain yang dilakukan adalah pelaksanaan rampcheck untuk memastikan kelayakan operasional kendaraan, penerapan rekayasa lalu lintas bila diperlukan bersama Polri, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Pemerintah juga menerapkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat serta memberikan diskon tarif tol.
Selain itu, Kemenhub juga menyiapkan program mudik gratis untuk membantu masyarakat. Sosialisasi mengenai kebijakan layanan transportasi, keselamatan, dan keamanan perjalanan juga terus dilakukan secara luas kepada petugas maupun masyarakat. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga terus diperkuat.
Menhub Dudy menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan angkutan Lebaran tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh sinergi, kedisiplinan, dan integritas seluruh pihak yang terlibat.
Karena itu, para pemangku kepentingan diminta memastikan seluruh petugas memahami kebijakan pengendalian mobilitas yang diterapkan di lapangan. Pengawasan juga diharapkan dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis serta pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, komunikasi publik harus disampaikan secara jelas, transparan, dan mudah dipahami agar masyarakat dapat memahami setiap kebijakan yang diterapkan. Konsistensi komunikasi juga penting dijaga agar tidak menimbulkan informasi yang saling bertentangan maupun kesan ego sektoral.
“Yang tidak kalah penting, saya meminta seluruh petugas baik di posko maupun di lapangan untuk selalu siaga menghadapi berbagai dinamika transportasi, bekerja dengan penuh dedikasi dan kesabaran, serta menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama,” ujar Menhub Dudy.
Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 akan beroperasi mulai 13 hingga 30 Maret 2026. Posko ini melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta operator transportasi, di antaranya Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pariwisata, Korps Lalu Lintas Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta sejumlah BUMN transportasi seperti PT ASDP Indonesia Ferry, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelindo, PT Pelni, dan PT Angkasa Pura Indonesia.
Posko serupa juga dibentuk di berbagai daerah. Secara keseluruhan terdapat 1.560 titik simpul dan jaringan yang menjadi pos pelayanan maupun monitoring. Jumlah tersebut terdiri dari 264 titik simpul angkutan laut, 177 terminal bus (115 terminal tipe A dan 62 terminal tipe B), 248 titik simpul penyeberangan, 472 titik simpul kereta api, 257 titik simpul transportasi udara, serta jaringan pemantauan di gerbang tol dan jalan arteri.
Pembukaan posko tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan pimpinan BUMN transportasi.
