CIANJUREKSPRES.ID – Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur mendorong pemerintah daerah menambah alokasi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan dalam APBD 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus menjamin terpenuhinya pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rian Purwa Wiwitan, mengatakan, pembahasan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk 2027 belum dilakukan. Meski demikian, pihaknya berharap kedua sektor fundamental tersebut mendapatkan porsi anggaran yang proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Untuk anggaran kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Cianjur tahun 2027 baru akan dibahas. Kami juga belum tahu seperti apa alokasinya. Yang jelas, kami ingin pendidikan dan kesehatan mempunyai porsi anggaran yang proporsional sesuai aturan dan perundang-undangan,” ujarnya kepada Cianjur Ekspres, Senin 12 Oktober 2026.
Menurutnya, alokasi anggaran kedua sektor tersebut akan berpengaruh terhadap keberlangsungan berbagai program yang dijalankan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kesehatan. Karena itu, perencanaan anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat dan efektivitas program yang telah berjalan.
Khusus sektor kesehatan, Komisi IV DPRD Cianjur tengah mendorong pemerintah daerah meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan. Pihaknya menyuarakan agar kuota kepesertaan BPJS yang ditanggung pemerintah dapat ditambah sehingga mampu mengakomodasi masyarakat pada kelompok desil 1 hingga desil 5.
“Kami mendorong dan menyuarakan kepada pemerintah agar bisa menambah kuota BPJS, minimal untuk meng-cover masyarakat desil 1 sampai 5,” kata Rian.
Sementara itu, dalam sektor pendidikan, Rian menilai berbagai program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Cianjur sejauh ini telah berjalan. Namun, pengawasan dari seluruh pihak tetap perlu diperkuat agar pelaksanaannya tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Program-program pendidikan yang menjadi prioritas telah dibahas bersama badan anggaran, dan menjadi bagian dari arah pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Cianjur,” imbuhnya.
Terkait evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi IV selama 2026, Rian mengatakan pihaknya secara berkala menggelar rapat bersama dinas terkait. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memantau pelaksanaan program, memastikan kesesuaiannya dengan perencanaan, serta mencegah penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Adapun keberhasilan pembangunan pendidikan dan kesehatan, lanjutnya, perlu diukur melalui indikator yang jelas. Di sektor pendidikan, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu tolok ukur yang dapat diperhatikan. Sementara di bidang kesehatan, evaluasi perlu melihat indikator kesehatan masyarakat serta sejauh mana pelayanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan warga.
“Rekomendasi kami untuk APBD 2027, pemerintah bisa menambahkan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan untuk menggenjot IPM Kabupaten Cianjur serta menjamin seluruh warga mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena pendidikan dan kesehatan merupakan hal fundamental yang harus dipenuhi pemerintah,” pungkasnya.
