CIANJUREKSPRES.ID— Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftakhul Akhyar, mengirimkan surat tabayun kepada Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyusul beredarnya undangan Peringatan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama ke-100 Tahun Masehi yang dinilai mencatut nama Rais Aam PBNU.
Surat tabayun tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya pertanyaan yang diterima KH Miftakhul Akhyar pada Senin, 26 Januari 2026, dari berbagai pihak terkait keabsahan undangan Harlah NU ke-100 Masehi yang tersebar luas. Dalam surat yang diawali dengan salam, “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,” Rais Aam PBNU menyampaikan permohonan klarifikasi atas kebenaran undangan tersebut.
KH Miftakhul Akhyar mengingatkan bahwa sejak pertemuan di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, pada Jumat pagi, 26 Desember 2025, telah ditekankan pentingnya pelaksanaan Rapat Pleno PBNU. Rapat tersebut dinilai krusial untuk menindaklanjuti hasil Rapat Konsultasi Syuriyah bersama para Mustasyar yang digelar sehari sebelumnya.
Penegasan serupa kembali disampaikan pada 12 Januari 2026, ketika rencana kegiatan tanggal 31 Januari 2026 mulai dibahas. Dalam kesempatan itu, Rais Aam kembali mempertanyakan jadwal pelaksanaan Rapat Pleno. Namun, pertanyaan tersebut dijawab dengan usulan penyelenggaraan Rapat Gabungan antara Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah, bukan Rapat Pleno sebagaimana yang diharapkan.
Dalam suratnya, KH Miftakhul Akhyar juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu respons atas surat jawaban tertanggal 24 Januari 2026 yang telah dikirimkan sebelumnya. Surat tersebut berisi permohonan maaf yang diharapkan dapat mengakhiri kegaduhan internal PBNU secara menyeluruh.
Surat jawaban tersebut, lanjutnya, merupakan hasil musyawarah Rais Aam bersama dua Wakil Rais Aam. Tujuannya adalah untuk mengembalikan suasana kebersamaan dan keharmonisan PBNU seperti pada awal masa kepengurusan, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme organisasi yang berlaku.
KH Miftakhul Akhyar juga menyinggung soal draf surat undangan kepada Presiden yang hanya ditandatangani oleh dua pihak. Ia menegaskan bahwa secara kelaziman organisasi, undangan tersebut seharusnya ditandatangani oleh empat pihak. Hal itu penting agar Presiden dan masyarakat mengetahui bahwa PBNU telah kembali berjalan normal sebagaimana mestinya. Namun demikian, penandatanganan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya prosedur organisasi, yakni melalui pelaksanaan Rapat Pleno.
Atas dasar itu, Rais Aam PBNU berharap agar rencana penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 Tahun Masehi yang dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 31 Januari 2026, dapat dipertimbangkan kembali. Menurutnya, pelaksanaan harlah masih dapat dilakukan pada waktu lain setelah tanggal tersebut.
“Yang terpenting saat ini adalah Jam’iyah Nahdlatul Ulama dapat berjalan dengan baik, tertib, serta sesuai dengan kaidah organisasi yang benar,” demikian pesan yang disampaikan dalam surat tabayun tersebut.
KH Miftakhul Akhyar menutup pernyataannya dengan doa agar Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, serta meridhai seluruh ikhtiar untuk menjaga kemaslahatan Jam’iyah Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia.
