CIANJUREKSPRES.ID– Kementerian Haji dan Umrah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari istithaah kesehatan, pemenuhan kuota, pelunasan biaya haji, kelengkapan dokumen, hingga kesiapan sarana dan prasarana pelayanan jemaah.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Ian Heriyawan, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Negeri Tahun 1448 H/2027 M di Bekasi, Selasa (20/10/2026).
Ian menegaskan, pemeriksaan istithaah kesehatan harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keselamatan jemaah, bukan hanya sebatas memenuhi persyaratan administrasi. Oleh sebab itu, seluruh jajaran diminta memastikan tahapan pelunasan biaya dan keberangkatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Strategi pelunasan biaya haji tahap pertama dan kedua juga perlu dirancang dengan matang. Langkah ini penting untuk mengoptimalkan pemenuhan kuota jemaah tanpa mengabaikan kesiapan kesehatan maupun kemampuan finansial calon jemaah.
Di sisi administrasi, validitas data kependudukan, paspor, dan dokumen visa harus dipastikan sejak awal melalui koordinasi dengan instansi terkait. Kesiapan asrama haji, embarkasi, serta transportasi juga perlu diperhatikan guna menjamin kenyamanan, keselamatan perjalanan, dan kelancaran proses keberangkatan.
Ian menyampaikan, hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M harus menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan tahun berikutnya. Ia meminta jajaran pusat bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah menyelaraskan pemahaman serta menyempurnakan petunjuk teknis agar dapat diterapkan secara operasional dan konsisten di seluruh daerah.
Koordinasi dengan berbagai pihak juga dinilai penting untuk mengantisipasi tantangan selama proses penyelenggaraan haji. Kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, dan maskapai penerbangan, diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional.
Menurut Ian, seluruh persiapan tersebut harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, sehingga jemaah memperoleh layanan yang aman, nyaman, dan terlindungi selama menjalankan ibadah.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji membutuhkan sinergi seluruh pihak, ketulusan dalam memberikan pelayanan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Persiapan yang optimal di dalam negeri menjadi bagian penting dalam menjamin kesinambungan layanan sejak jemaah diberangkatkan, selama berada di Arab Saudi, hingga seluruh rangkaian operasional haji selesai.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Abd. Haris, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Nurchalis, serta sejumlah pejabat terkait dan kepala kantor wilayah dari berbagai daerah.
(Rd)
