CIANJURKEPSRES.ID– Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyusun pedoman pengawasan penyelenggaraan haji reguler untuk memastikan seluruh layanan kepada jemaah sesuai dengan kontrak dan ketentuan yang berlaku. Pedoman ini juga ditujukan untuk memperkuat penanganan pengaduan agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Pengawasan akan meliputi berbagai aspek pelayanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga fasilitas lain yang menjadi hak jemaah haji.
Direktur Pengawasan Haji Reguler, Rudy Ambari, menegaskan bahwa pengawasan tidak cukup dilakukan dengan memeriksa kelengkapan administrasi. Pemeriksaan juga harus menyentuh pelaksanaan layanan secara langsung, khususnya apabila ditemukan kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan jemaah.
“Pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif atau sekadar memeriksa kelengkapan dokumen. Instrumen pengawasan harus mampu menguji kesesuaian layanan dengan kontrak, mengidentifikasi potensi risiko terhadap keselamatan jemaah, serta memastikan setiap ketidaksesuaian ditindaklanjuti secara konkret. Orientasi utamanya adalah memastikan jemaah mendapatkan hak dan pelayanan sebagaimana mestinya,” ujar Rudy di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Melalui penyusunan Pedoman Umum Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi, Kemenhaj berupaya memperjelas pembagian tanggung jawab dalam penanganan berbagai persoalan pelayanan. Mekanisme tindak lanjut juga akan diperkuat agar setiap temuan tidak hanya dicatat atau berakhir sebagai rekomendasi, tetapi benar-benar ditangani sampai tuntas.
Rudy menjelaskan, keberhasilan pengawasan tidak semata-mata diukur dari jumlah permasalahan yang berhasil ditemukan. Kecepatan merespons laporan, ketepatan menentukan langkah penyelesaian, serta kepastian penanganan menjadi indikator penting, terutama ketika persoalan berkaitan dengan hak dan keselamatan jemaah.
“Kita tidak boleh hanya kuat dalam menemukan masalah, tetapi juga harus kuat dalam menyelesaikannya. Kapasitas penyelesaian masalah harus menjadi bagian penting dari pengendalian, mulai dari kecepatan merespons laporan, kemudahan menghubungi penanggung jawab, ketepatan menentukan langkah penanganan, hingga kepastian bahwa masalah benar-benar diselesaikan,” tegasnya.
Penyusunan pedoman tersebut melibatkan sejumlah unit kerja di lingkungan Kemenhaj. Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan standar pemeriksaan sekaligus memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses pengawasan.
Alur pengawasan akan disusun secara sistematis, mulai dari pengumpulan data, pemetaan dan identifikasi risiko, pencatatan temuan, hingga pemeriksaan terhadap pelaksanaan tindak lanjut. Dengan mekanisme tersebut, setiap persoalan diharapkan dapat ditangani secara lebih terarah dan terukur.
Selain itu, pedoman pengawasan akan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Penyesuaian diperlukan karena perubahan regulasi dapat berdampak pada persyaratan, standar pelayanan, serta teknis penyelenggaraan ibadah haji di lapangan.
“Penyelenggaraan haji memiliki dinamika yang tinggi. Karena itu, pedoman dan instrumen pengawasan harus terus diperbarui agar mampu merespons perubahan regulasi, mengantisipasi risiko, dan memastikan seluruh layanan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku,” jelas Rudy.
Dengan adanya pedoman tersebut, Kemenhaj berharap ketidaksesuaian pelayanan dapat terdeteksi lebih dini sehingga langkah perbaikan bisa segera dilakukan. Upaya ini diharapkan memastikan hak jemaah terpenuhi, keselamatan mereka terlindungi, dan setiap persoalan dapat diselesaikan sebelum mengganggu pelaksanaan ibadah maupun menimbulkan risiko bagi jemaah.
