CIANJUREKSPRES.ID – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STISIP Guna Nusantara menyebutkan puluhan ribu anak usia sekolah di Kabupaten Cianjur tak bersekolah. Akibatnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur masih berada terbawah di Jawa Barat.
Ketua PMII Komisariat STISIP Guna Nusantara Cianjur, Rezza Eka Gustya mengatakan, berdasarkan hasil diskusi dan konsolidasi aksi bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Cianjur sedang berada dalam darurat dan krisis tata kelola.
“Hal tersebut di dasarkan pada hasil kajian kritis pendidikan yang disusun PMII berdasarkan data BPS, Kemendikdasmen, Disdikpora, serta berbagai laporan publik tahun 2025 – 2026,” katanya.
Menurutnya, Kabupaten Cianjur masih menempati posisi IPM terendah di Jawa Barat, dengan rata-rata lama sekolah hanya 7,33 tahun atau setara kelas VII SMP.
“Lebih parah lagi, sekitar 51 ribu anak usia sekolah di Kabupaten Cianjur tercatat tidak bersekolah. Situasi ini menunjukkan bahwa negara dan pemerintah daerah belum sepenuhnya hadir menjamin hak pendidikan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 31,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Rezza, PMII juga menyoroti persoalan kesejahteraan dan nasib guru honorer serta guru paruh waktu yang hingga hari ini masih jauh dari kata layak.
“Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pendidikan, masih banyak tenaga pendidik di Kabupaten Cianjur yang bekerja dengan upah minim, status kerja yang tidak jelas, serta minim perlindungan dan kepastian kesejahteraan,” katanya.
Rezza menilai bahwa ketidakseriusan pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan guru honorer dan guru paruh waktu menjadi salah satu indikator gagalnya prioritas pembangunan pendidikan di daerah.
“Mustahil berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan apabila para tenaga pendidiknya sendiri masih hidup dalam ketidakpastian,” tukasnya.
