CIANJUREKSPRES.ID – Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Isu ini mengemuka lagi dalam HUT Partai Golkar ke-61 di Istora Senayan, Jakarta pada Jumat (5/12) lalu.
Hal ini pun ditanggapi, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat ditemui usai menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan Politik (Dikpol) DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur di salah satu hotel kawasan Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Selasa 23 Desember 2025.
Burhanuddin mengatakan, wacana ini sudah beberapa kali muncul dan di tolak terus oleh publik.
“Saya kira berkaitan dengan sikap Presiden Prabowo yang memberi angin terjadinya perubahan pemilihan kepala daerah, dan itu dinyatakan Pak Prabowo beberapa kali,” katanya kepada wartawan.
“Jadi beliau beberapa kali mengatakan demokrasi kita itu sangat mahal, sangat melelahkan, dan keluhan atau curhat Pak Prabowo berkaitan dengan demokrasi di tingkat daerah itu diturunkan dalam bentuk inisiasi untuk mempertimbangkan merubah sistem pemilu kepala daerah, dan itu ditangkap oleh beberapa partai pendukungnya. Termasuk Gerindra, Golkar dan PKB,” sambung Burhanuddin.
Menurutnya, aspirasi di tingkat elite ini bukan hal yang baru, karena sebelumnya pernah juga di Tahun 2014 dicoba dan bahkan Undang-undangnya sudah diganti oleh DPR.
“Jadi pemilihan kepala daerah sudah diganti ke DPRD, tapi ditolak sama rakyat dan Pak SBY yang waktu itu menjadi Presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan perubahan Undang-undang yang sempat disahkan oleh DPR,” ungkap Burhanuddin.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika melihat konstelasi nanti karena inisiasi ini tidak bisa dilepaskan dari sikap Presiden yang membuka angin munculnya pemilihan kepala daerah lewat DPRD, kemungkinan adu kuat antara elite sama publik.
“Kalau misalnya publik tidak terlalu kuat penolakannya, kemungkinan gol. Tapi kalau ternyata publik, media, civil society (baca: masyarakat sipil) melakukan penolakan besar-besaran terhadap inisiatif ini, kemungkinan gagal lagi,” ujar Burhanuddin.
Lebih lanjut Burhanuddin mengatakan, temuan hasil survei pihaknya bahwa 95 persen warga menginginkan pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota tetap dilakukan secara langsung.
“Jadi saya menduga resistensi publik akan luas karena ada 95 persen warga yang menolak perubahan dari Pilkada secara langsung ke DPRD,” katanya.
Sementara itu, Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Barat, Daniel Mutaqien Syafiuddin, menegaskan, bahwa banyak variabel mengapa wacana Pilkada dipilih melalui DPRD kembali digulirkan. Pertama, menurutnya karena biaya politik yang tinggi, kemudian juga terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat karena perbedaan pilihan.
“Akhirnya banyak terjadi perselisihan-perselisihan di masyarakat, itu memang yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah pusat dalam hal ini kemudian wacana-wacana ini juga digulirkan di DPR untuk bagaimana mencari formula terbaik untuk menghadapi pemilihan kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia,” katanya kepada wartawan usai menghadiri kegiatan Dikpol DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur, Selasa 23 Desember 2025.
“Ini memang belum diputuskan memakai sistem seperti apa, tapi ketika wacana ini sudah digulirkan, pasti kita juga ada beberapa pertimbangan kenapa digulirkan kembali wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh legislatif,” sambung Daniel.
