CIANJUREKSPRES.ID — Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Isfhan Taufik Munggaran, menegaskan pentingnya pembumian nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan ideologi Pancasila hingga ke tingkat akar rumput.
Hal tersebut disampaikannya dalam agenda temu konstituen dan sosialisasi program P5HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM) di hadapan masyarakat dan kepala desa di Desa Walahir, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, Rabu 19 Agustus 2026.
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa penugasannya di Komisi XIII DPR RI memiliki ruang lingkup yang sangat strategis dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat. Komisi yang membidangi hukum dan HAM tersebut bermitra langsung dengan sejumlah instansi kunci, seperti Kementerian HAM, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara, Komnas HAM, LPSK, BNPT, BPIP, hingga DPD dan MPR RI.
“Tanggung jawab di Komisi XIII ini sangat besar karena berhubungan langsung dengan persoalan paling mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tugas kami tidak boleh sekadar dipahami sebagai pengawas yang duduk di balik meja, melainkan berkewajiban memastikan setiap kebijakan negara benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Isfhan.
Isfhan memaparkan, arah kerja Komisi XIII sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Asta Cita, khususnya poin pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Menurutnya, keberhasilan cita pertama tersebut menjadi kunci penentu realisasi seluruh agenda pembangunan nasional lainnya.
“Pancasila, demokrasi, dan HAM bukan hanya slogan, melainkan penopang utama keadilan, kesejahteraan, dan persatuan bangsa. Apabila poin pertama Asta Cita ini tidak dijalankan secara optimal, maka poin-poin lainnya akan sulit diwujudkan karena rapuhnya dasar kehidupan berbangsa kita,” ujarnya.
Guna merealisasikan cita tersebut, Isfhan mendorong implementasi konkret program P5HAM bentukan Kementerian HAM agar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dia menilai HAM bukanlah konsep abstrak atau elitis, melainkan menyangkut kenyamanan dan keselamatan warga sehari-hari.
Dalam paparannya, Isfhan merinci lima pilar P5HAM yang dikaitkan langsung dengan problematika di Kabupaten Cianjur. Pertama, Penghormatan HAM yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang tidak boleh dirampas siapa pun. Bentuk penghormatan terlihat dari sikap sederhana seperti menghargai perbedaan keyakinan, pilihan politik, maupun latar belakang sosial.
“Pada kerangka ini, kita melihat sebagian besar masyarakat Cianjur masih terkotak-kotak akibat Pemilihan Kepala Daerah yang saat ini seharusnya bersatu untuk menjadikan Cianjur lebih maju. Apabila kita terbiasa saling menghormati, suasana damai, aman, dan penuh kebersamaan akan terwujud dalam masyarakat,” katanya.
Kedua, aspek Perlindungan HAM yang menjadi kewajiban utama pemerintah serta aparat negara. Perlindungan berarti negara harus hadir melindungi warga dari ancaman atau pelanggaran yang dilakukan orang lain. Isfhan menyoroti kasus kekerasan seksual di Cianjur di mana seorang perempuan menjadi korban 12 pelaku, yang mana aparat keamanan sebagai alat negara memastikan keamanan dan pemulihan trauma korban.
“Dengan adanya perlindungan yang nyata, masyarakat memiliki keyakinan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi permasalahan,” ucapnya.
Ketiga, terdapat Pemenuhan HAM yang menekankan peran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat. Bentuk pemenuhan ini meliputi tersedianya sekolah yang layak, akses kesehatan yang mudah, dan infrastruktur desa yang memadai.
“Contoh kasus dari Karangtengah dimana selokan jebol akibat hujan deras yang menyebabkan puluhan rumah terendam, merupakan hal yang harus diantisipasi agar tidak adanya pengulangan kasus serupa. Negara harus hadir untuk memastikan hak dasar manusia dipenuhi secara merata,” tegas Isfhan.
Keempat, aspek Penegakan HAM menjadi bagian yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Jika terjadi pelanggaran, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu terhadap pelaku maupun korban.
“Jangan sampai orang yang berkuasa bisa bebas melanggar hak rakyat kecil tanpa mendapat sanksi yang setimpal. Contohnya, jika warga desa dipaksa atau ditipu hingga kehilangan tanah, maka aparat hukum harus segera membela hak masyarakat kecil,” papar Isfhan.
Kelima, Pemajuan HAM merupakan langkah untuk menumbuhkan budaya menghargai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya hak menyampaikan pendapat merupakan suatu budaya yang perlu untuk dipertahankan.
“Perempuan dan penyandang disabilitas juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan sehingga tidak ada kelompok yang terpinggirkan. Dengan pemajuan ini, HAM tidak lagi dipandang sebagai aturan kaku, melainkan bagian dari budaya hidup bersama yang adil dan inklusif,” tutur Isfhan.
Isfhan pun mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif di Cianjur.
“Membangun jalan berarti harus ramah bagi penyandang disabilitas, menghadirkan layanan kesehatan berarti memastikan ibu hamil di pelosok desa mendapat pertolongan layak. Mari kita jadikan P5HAM bukan sekadar istilah di atas kertas, tetapi kenyataan yang dirasakan langsung oleh seluruh rakyat,” katanya.
Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil HAM Jawa Barat, Drh. Petrus Polus Jadu, Kepala Desa Walahir Elang Sobandi, Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Igun Hendra Gunawan dan Hendra Hendarin, Camat Leles, Kepala Desa se-Kecamatan Leles, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Walahir serta tamu undangan lainnya.
Respon (1)