CIANJURESKPRES.ID – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur masih berada di posisi paling terendah dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 menunjukkan angka 69,84.
Meski capaian ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,95 poin dibandingkan IPM tahun sebelumnya di 2024 yang berada di angka 68,89, Kabupaten Cianjur tetap berada di peringkat 27.
Dosen Universitas Putra Indonesia (UNPI) Cianjur, Dody Faraitody T, menilai, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) peningkatan belum dapat mengubah posisi Kabupaten Cianjur untuk bersaing dengan daerah lain di Jawa Barat.
“Data menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Cianjur memang meningkat dari tahun ke tahun. Namun peningkatan itu berlangsung relatif lambat dan belum mampu mengubah posisi Cianjur secara signifikan dibandingkan daerah lain di Jawa Barat,” katanya, Senin 13 Juli 2026.
Menurutnya, dalam perspektif ilmu pembangunan, ukuran yang lebih substantif adalah IPM yang mencerminkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Dari data tersebut, dengan kata lain, kita sedang menyaksikan sebuah paradoks seremoni pembangunan tampak maju, tetapi kualitas manusianya bergerak tertatih-tatih,” kata Dody.
Selain itu, dia menilai pembangunan yang tengah dilakukan pemerintah saat terlalu fisik.
“Sebagai akademisi, saya melihat salah satu akar persoalan terletak pada orientasi pembangunan yang masih terlalu menekankan aspek fisik. Infrastruktur memang penting, tetapi pembangunan fisik tanpa investasi besar pada manusia hanya akan menghasilkan kemajuan yang bersifat kosmetik,” tegas Dody.
Menurutnya, infrastruktur seperti jalan dapat diperlebar, kantor dapat diperindah, dan kawasan dapat ditata ulang. Tetapi, kata Dody, jika angka putus sekolah masih tinggi, kualitas pembelajaran rendah, layanan kesehatan belum merata, dan pendapatan masyarakat stagnan, maka pembangunan tersebut belum menyentuh inti persoalan.
“Cianjur dikenal dengan filosofi Ngaos, Mamaos, dan Maenpo. Sayangnya, filosofi itu sering kali lebih banyak hadir dalam pidato daripada dalam desain kebijakan publik,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, Ngaos seharusnya diterjemahkan sebagai komitmen serius terhadap pendidikan berkualitas. Namun realitas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Cianjur masih tertinggal dibandingkan banyak daerah lain.
“Ini bukan sekadar persoalan akses sekolah, melainkan juga kualitas pembelajaran, kompetensi guru, dan kemampuan pendidikan menghasilkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Kita terlalu sering membanggakan identitas religius dan budaya, tetapi belum cukup serius membangun tradisi intelektual,” kata Dody.
Disisi lain padahal, daerah yang maju bukan hanya yang religius, melainkan juga yang mampu melahirkan masyarakat pembelajar.
“Tak hanya itu, dimensi kesehatan juga belum menunjukkan percepatan yang menggembirakan. Di banyak wilayah pinggiran, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi tantangan. Persoalan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pemerataan fasilitas kesehatan belum sepenuhnya teratasi,” katanya.
Dody menambahkan, Hari Jadi Cianjur seharusnya menjadi momentum refleksi kolektif, bukan sekadar ritual tahunan. Pemerintah daerah perlu berani menggeser paradigma pembangunan dari infrastruktur sentris menuju human development sentris.
“Beberapa langkah strategis yang mendesak antara lain, meningkatkan anggaran pendidikan yang benar-benar menyentuh kualitas pembelajaran, memperkuat layanan kesehatan primer hingga tingkat desa, menekan angka putus sekolah melalui intervensi ekonomi keluarga, mengembangkan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri dan kewirausahaan dan melindungi lahan pertanian produktif sambil meningkatkan nilai tambah hasil pertanian,” pungkasnya.
