CIANJUREKSPRES.ID – Kepala Koordinator Pendidikan (Kordik) Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Taopik Hidayat meminta implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dievaluasi menyeluruh menyusul sejumlah kendala yang ditemukan selama pelaksanaannya di sekolah.
Permintaan tersebut disampaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program MBG di 29 sekolah dasar yang melayani sekitar 8.900 siswa di Kecamatan Pacet. Menurutnya, berbagai catatan tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan sebelum penyaluran tahap berikutnya yang dijadwalkan kembali berlangsung pada 15 Juli 2026.
“Persoalan yang paling banyak dikeluhkan pihak sekolah adalah menu makanan yang kurang bervariasi. Dalam beberapa kali distribusi, menu berbahan dasar telur dinilai terlalu sering disajikan sehingga sebagian siswa mulai merasa jenuh,” ujar Taopik kepada wartawan, Kamis (9/7).
Taopik menuturkan, tidak sedikit makanan yang tidak dihabiskan oleh peserta didik dan berpotensi menjadi limbah makanan. Oleh karenanya, pihaknya berharap penyedia makanan dapat melakukan inovasi menu.
“Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan gizi anak, sehingga kualitas, cita rasa, dan variasi makanan harus benar-benar diperhatikan agar seluruh makanan yang disajikan dikonsumsi oleh peserta didik,” katanya.
Selain variasi menu, Taopik juga menyoroti dampak pelaksanaan program terhadap aktivitas belajar mengajar di sekolah. Menurutnya, guru tidak hanya menjalankan tugas sebagai pendidik, tetapi juga harus membantu proses distribusi makanan, melakukan pendataan penerima, mengawasi pembagian, hingga mengumpulkan kembali wadah makan setelah kegiatan selesai.
Ia menilai rangkaian pekerjaan tersebut dapat menghabiskan waktu sekitar satu hingga dua jam pelajaran sehingga berpotensi mengurangi efektivitas proses pembelajaran di kelas.
“Kami meminta agar mekanisme pelaksanaan Program MBG dievaluasi sehingga tugas-tugas teknis dapat ditangani oleh petugas yang memang disiapkan untuk program tersebut, sementara guru tetap fokus menjalankan fungsi utamanya sebagai tenaga pendidik,” tegas Taopik.
Selain itu, Taopik juga menegaskan bahwa evaluasi perlu dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia makanan. Ia berharap setiap masukan yang disampaikan sekolah melalui Person in Charge (PIC) maupun forum koordinasi dijadikan bahan perbaikan layanan, bukan dipersepsikan sebagai bentuk penolakan terhadap program pemerintah.
“Kritik yang disampaikan merupakan bagian dari upaya bersama agar program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik,” ujarnya.
Taopik menambahkan pihaknya mendukung penuh terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan Program MBG. Namun keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan, melainkan juga dari kualitas gizi, penerimaan siswa terhadap menu yang disajikan, serta tidak terganggunya proses pendidikan di sekolah.
“Jangan sampai kualitas makanan menurun atau orientasi pelaksanaan bergeser sehingga tujuan utama meningkatkan gizi anak tidak tercapai. Yang terpenting, makanan yang disalurkan harus layak, bergizi, disukai anak-anak, dan tidak berakhir menjadi pemborosan,” ungkapnya.
