CIANJUREKSPRES.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan pangan dan bibit unggas kepada masyarakat di Desa Bojong Timur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Kamis (3/9/2026).
Bantuan tersebut berupa 1.500 kilogram beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang diberikan kepada 150 kepala keluarga (KK) yang masuk kategori Desil 1–5. Selain beras, sebanyak 300 bibit unggas atau Day Old Chick (DOC) turut diserahkan kepada 30 KK penerima manfaat.
Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bertajuk “Partisipasi Kawal Bansos Ketahanan Pangan” yang dilaksanakan melalui kerja sama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
Kepala DKPP Jawa Barat, Linda Al Amin, mengatakan bantuan tersebut dirancang tidak hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam waktu dekat, tetapi juga mendorong kemampuan keluarga penerima dalam menciptakan ketahanan pangan secara mandiri.
Menurut Linda, bantuan bibit unggas memiliki manfaat jangka panjang karena dapat menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan protein hewani keluarga. Jika dikembangkan dengan baik, program tersebut juga berpotensi menjadi kegiatan ekonomi skala rumah tangga.
“Kami berharap bantuan pangan ini tidak hanya menyelesaikan kebutuhan saat ini, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk semakin mandiri. DOC dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan sekaligus dikembangkan menjadi usaha rumah tangga,” kata Linda.
Setelah proses penyaluran selesai, petugas gabungan tidak langsung menghentikan kegiatan. Mereka melanjutkan dengan melakukan pemantauan serta pemeriksaan langsung terhadap penerima bantuan.
Linda menjelaskan, pengawalan bantuan sosial diperlukan untuk memastikan program pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang sesuai dengan kriteria.
“Kami tidak hanya memastikan bantuan sampai kepada penerima, tetapi juga melihat secara langsung kondisi mereka. Tujuannya agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat,” ujarnya.
Petugas kemudian melakukan pengecekan lapangan atau ground check ke sejumlah rumah warga. Pemeriksaan tersebut terutama menyasar keluarga yang masuk kategori Desil 1 tetapi berdasarkan data belum tercatat menerima bantuan.
Melalui pengecekan tersebut, pemerintah berupaya mencocokkan data administrasi dengan kondisi masyarakat secara langsung. Langkah ini dilakukan agar proses penyaluran bantuan berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Linda menegaskan bahwa proses verifikasi sangat diperlukan untuk mencegah adanya keluarga yang sebenarnya membutuhkan bantuan tetapi belum terjangkau program pemerintah.
“Verifikasi dan ground check menjadi bagian penting supaya warga yang membutuhkan tidak terlewat. Ketepatan data menjadi dasar agar program bantuan dapat berjalan secara efektif,” tegasnya.
Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi, di antaranya DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Kabupaten Purwakarta, BPJS Kabupaten Purwakarta, OJK Kabupaten Purwakarta, serta pemerintah Desa Bojong Timur.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten hingga tingkat desa agar bantuan yang diberikan dapat dikawal secara menyeluruh.
Pemprov Jawa Barat menyatakan akan terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan desa dalam memastikan program bantuan sosial berjalan sesuai sasaran.
Melalui pengawalan, verifikasi, dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap bantuan yang diberikan tidak hanya membantu kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong terbentuknya ketahanan pangan keluarga yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan.
