CIANJUREKSPRES.ID – Target retribusi daerah Kabupaten Cianjur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026 merosot atau turun sebesar Rp104.367.784.179.
Penurunan ini dipicu oleh penyesuaian target pada 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cianjur, target murni retribusi daerah 2026 yang semula dipatok Rp590.984.820.774,83 diturunkan menjadi Rp486.617.036.596,00 setelah penetapan APBD Perubahan.
Kepala Bapenda Kabupaten Cianjur, Henry Ferdian Martin, melalui Kepala Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Arif Rahman, menjelaskan bahwa hingga 9 Oktober 2026, realisasi pendapatan retribusi dari target perubahan baru mencapai 71,76 persen atau sebesar Rp349.210.393.920.
“Dari total 16 OPD penghasil retribusi di Cianjur, sebanyak 7 OPD mengalami penurunan target, 7 OPD targetnya tetap, dan hanya 2 OPD yang targetnya naik,” ujar Arif Rahman kepada Cianjur Ekspres, Rabu 14 Oktober 2026.
Arif membeberkan sejumlah faktor teknis yang melatarbelakangi pemangkasan target pada tujuh OPD penghasil. Diantaranya, RSUD Sayang, RSUD Cimacan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan (DTPHP).
Khusus RSUD Sayang dari target murni Rp378.653.954.000 pada target perubahan menjadi Rp378.785.889.210 atau berkurang Rp99.868.064.790 dimana realisasinya Rp201.943.912.030 atau 72,44 persen. Sedangkan RSUD Cimacan dari target murni Rp94.311.000.000 pada target perubahan menjadi Rp91.560.441.327 atau berkurang Rp2.750.558.673 dimana realisasinya Rp63.391.374.202 atau 69,23 persen.
“RSUD Sayang yang paling besar (penurunan) ini informasi yang kami dapat saat penetapan target awal dinilai terlalu tinggi karena masih mengacu pada tren realisasi masa pandemi Covid-19 (faktor force majeure). Sehingga setiap tahun terus naik, jadi akhirnya sampai tahun ini tidak terealisasi. RSUD Cimacan juga sama dan hampir mirip, ditambah kendala belum cairnya klaim penggunaan dari BPJS Kesehatan,” katanya.
Adapun Dinas Kesehatan dari target murni Rp17.500.607.882 pada target perubahan menjadi Rp10.069.640.451 atau berkurang Rp7.430.967.431 dimana realisasinya Rp7.254.038.957 atau 72,04 persen. Penurunan target tersebut, kata Arif, dipengaruhi oleh faktor program Universal Health Coverage (UHC) serta dinamika pelayanan, baik di Puskesmas maupun di dinas itu sendiri.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, penurunan kunjungan pasien di Puskesmas terjadi karena maraknya klinik swasta yang beroperasi dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, ada juga dokter (puskesmas) yang membuka praktik mandiri,” tuturnya.
Lalu untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), dari target murni Rp3.082.665.000 pada target perubahan menjadi Rp1.445.450.000 atau berkurang Rp1.637.215.000 dimana realisasinya Rp1.234.491.000 atau 85,41 persen. Alasan berkurangnya target retribusi khususnya di Kawasan Wisata Cibodas (KWC) karena pada saat penetapan target murni masih bekerja sama dengan pihak ketiga, dan baru pada Juni 2026 ada transisi pengelolaan. Sehingga mereka memperhitungkan kembali pendapatan perbulannya.
Kemudian Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dari target murni Rp637.360.000 pada target perubahan menjadi Rp477.360.000 atau berkurang Rp160.000.000 dimana realisasinya Rp220.049.463 atau 46,10 persen. Penurunan target retribusi karena dihadapkan pada kendala penagihan retribusi sewa aset, di mana mayoritas penyewa sulit dihubungi, tidak merespon, atau nomor teleponnya tidak aktif saat ditagih.
Sedangkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dari target murni Rp167.718.200 pada target perubahan menjadi Rp127.200.000 atau berkurang Rp40.518.200 dimana realisasinya Rp100.850.000 atau 79,28 persen.
“Kalau untuk Disdikpora karena memang kaitannya dengan sarana prasarana yang ada di tempat olahraga. Kita tahu Stadion Badak Putih sarana juga kurang baik dan belum ada biaya untuk memperbaiki dari OPD,” kata Arif.
Terakhir, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan (DTPHP) dari target murni Rp485.730.000 pada target perubahan menjadi Rp461.901.000 atau berkurang Rp23.829.000 dimana realisasinya Rp442.207.300 atau 95,74 persen.
“Ada lahan yang digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Jadi lahan yang biasanya menghasilkan, dikarenakan sudah ada dibangun KDMP di sana, jadi mengurangi pendapatan,” tutur Arif.
Lebih lanjut dia menjelaskan, ada dua OPD yang mencatatkan kenaikan target retribusi di APBD Perubahan 2026. Yakni, RSUD Pagelaran dari target murni Rp72.000.000.000 pada target perubahan menjadi Rp79.200.400.000 atau naik Rp7.200.400.000 dimana realisasinya Rp53.602.131.794 atau 67,68 persen. Kemudian RSUD Sindangbarang dari target murni Rp406.616.084 pada target perubahan menjadi Rp749.585.000 atau naik Rp342.968.915 dimana realisasinya Rp816.387.429 atau 108,91 persen.
“Kalau RSUD Pagelaran ada penambahan fasilitas, jadi mereka sudah memperhitungkan kenaikannya. Kalau RSUD Sindangbarang karena memang tahun 2026 adalah target (retribusi) pertama mereka, karena saat peresmian di akhir 2025 masih membebaskan dan baru di 2026 dipungut retribusi. Jadi masih “meraba” berapa kira-kira nanti realisasi yang tercapai. Makanya RSUD Sindangbarang meningkatkan targetnya di perubahan 2026,” kata Arif.
Di sisi lain, sebanyak tujuh OPD penghasil lainnya tercatat tidak mengalami perubahan target pada APBD Perubahan 2026. OPD tersebut meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dari target Rp850.000.000 sudah terealisasi Rp725.281.000 atau 85,33 persen. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dari target Rp7.196.000.000, realisasinya Rp6.789.831.540 atau 94,36 persen. Dinas Lingkungan Hidup dari target Rp1.500.366.000, realisasinya Rp1.639.664.333 atau 109,28 persen.
Lalu Dinas Perhubungan dari target Rp3.721.859.608, realisasinya Rp2.557.535.872 atau 68,72 persen. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagin) dari target Rp8.918.664.000, realisasinya Rp6.944.404.000 atau 77,86 persen.
Kemudian, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan (DPKHP) dari target Rp90.464.000, realisasinya Rp58.640.000 atau 64,82 persen, dan terakhir Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) dari target Rp1.461.816.000, realisasinya Rp1.489.595.000 atau 101,90 persen.
Arif menegaskan, Bapenda Kabupaten Cianjur telah mengimbau kepada OPD yang mengalami penurunan target untuk melakukan berbagai langkah. Diantaranya, memperketat tata kelola pendataan target sesuai arahan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
“Pihak Bapenda menyarankan agar setiap SKPD (OPD) memiliki kajian ilmiah berbasis data akurat atau melibatkan pihak berkompeten untuk memetakan potensi retribusi jangka menengah tiga hingga lima tahun ke depan. Selain mengkaji ulang kelayakan objek retribusi yang ada dan menggali potensi baru yang terlewat, setiap OPD juga didorong untuk memanfaatkan inovasi digitalisasi serta menggencarkan promosi media sosial guna mengoptimalkan pendapatan daerah,” pungkasnya.
