CIANJUREKSPRES.ID – Penonaktifan massal kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Cianjur terus menuai sorotan. DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya mendesak Pemkab Cianjur memastikan warga kurang mampu tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
Desakan tersebut disampaikan Prabhu Indonesia Jaya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Selasa 15 September 2026. Audiensi tersebut turut dihadiri BKAD, Dinas Kesehatan, BPS, Disdukcapil, Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan Cabang Cianjur.
Ketua Prabhu Indonesia Jaya DPD Cianjur, Mohamad Yusuf, mengatakan, keselamatan masyarakat miskin tidak boleh dikorbankan hanya karena persoalan administratif maupun rasionalisasi anggaran. Menurutnya, warga yang membutuhkan pelayanan medis harus tetap memperoleh akses kesehatan.
“Warga miskin tidak boleh ditolak di rumah sakit atau puskesmas hanya karena kartu JKN-nya tiba-tiba nonaktif,” kata Yusuf kepada Cianjur Ekspres, Rabu 16 September 2026.
Audiensi tersebut menghasilkan kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara Audiensi Nomor 400/758/DPRD/2026. Dokumen itu ditandatangani Komisi IV DPRD Cianjur, bersama sejumlah perangkat daerah, BPS, BPJS Kesehatan Cabang Cianjur dan DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya.
Dalam berita acara tersebut, Prabhu menyoroti pentingnya jaminan akses pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu. Termasuk memastikan pasien yang membutuhkan penanganan medis tidak terlantar akibat persoalan kepesertaan JKN.
Selain itu, Prabhu mendorong adanya skema pembiayaan kesehatan dari Pemkab Cianjur bagi masyarakat miskin yang belum tercakup JKN. Pemutakhiran data kelompok rentan juga diminta menjadi prioritas, terutama bagi warga yang sedang sakit, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
Prabhu juga menekankan pentingnya transparansi melalui pembentukan posko pengaduan bagi masyarakat, yang kepesertaannya dinonaktifkan. Data penerima bantuan pun diminta dipublikasikan secara terbuka, hingga tingkat desa dan kecamatan.
“Setiap rupiah uang rakyat Cianjur harus kembali untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Anggaran yang dinilai tidak mendesak harus diarahkan untuk menjamin akses kesehatan masyarakat miskin,” tegas Yusuf.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Diki Ismail, mengatakan, persoalan yang disampaikan Prabhu pada dasarnya sejalan dengan aspirasi masyarakat sebelumnya, terutama terkait pencarian solusi setelah skema UHC non-cut off tidak lagi berlaku di Cianjur.
Menurutnya, salah satu pembahasan yang cukup alot dalam audiensi berkaitan dengan kebutuhan data kepesertaan yang akurat. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi masyarakat yang terdampak pengalihan, atau penonaktifan kepesertaan JKN.
“LSM Prabhu meminta data yang akurat dari BPJS, Dinsos dan Disdukcapil terkait dengan pengalihan kepesertaan. Dalam hal ini mereka meminta data itu,” ujar Diki.
Diki menambahkan, Dinas Kesehatan dan BKAD juga telah menyampaikan adanya keberpihakan anggaran, untuk pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu setelah UHC non-cut off tidak dilanjutkan. Sasaran tersebut terutama masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga 5.
“Ketika UHC non-cut off ini tidak dilanjutkan, pada dasarnya ada keberpihakan anggaran pada pelayanan kesehatan di Kabupaten Cianjur, terutama untuk masyarakat yang tidak mampu, yang kategori desil 1 sampai 5,” katanya.
Komisi IV, lanjut Diki, telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pimpinan DPRD. Bahkan, dalam pembahasan bersama Badan Anggaran, pihak eksekutif menyampaikan adanya tambahan anggaran untuk tiga rumah sakit, yakni RSUD Sayang, RSUD Cimacan dan RSUD Pagelaran.
“Sudah ada tambahan anggaran untuk tiga rumah sakit secara khusus, Rumah Sakit Sayang, Cimacan dan Pagelaran. Itu bukti nyata dorongan kita dari Komisi IV dan Badan Anggaran,” katanya.
“Walaupun masih kecil, belum cukup, dengan angka ini mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang tidak mampu,” pungkasnya.
