CIANJUREKSPRES.ID– Pemerintah terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri rapat koordinasi evaluasi Program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Prasetyo, pemerintah telah sepakat untuk melakukan penataan secara menyeluruh terhadap tata kelola program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Pemerintah membutuhkan penataan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis dan proses tersebut akan dilakukan secepat mungkin,” ujarnya.
Prasetyo menegaskan seluruh pelaksanaan program, termasuk yang dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia menambahkan, pemerintah tidak mempersoalkan siapa pemilik atau pengelola SPPG, selama seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan dan tidak melanggar prosedur yang berlaku.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas percepatan pelaksanaan MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Menurut Prasetyo, masyarakat di daerah 3T harus menjadi salah satu prioritas agar segera memperoleh manfaat dari program tersebut.
Selain itu, pemerintah saat ini juga meningkatkan cakupan penerima manfaat dari kelompok rentan yang disebut sebagai kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Prasetyo mengungkapkan bahwa dalam dua pekan terakhir terjadi peningkatan signifikan jumlah penerima manfaat dari kelompok tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas gizi masyarakat sejak dini.
Lebih lanjut, hasil evaluasi sementara menunjukkan bahwa penataan tata kelola program berpotensi menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Karena itu, pemerintah masih melakukan penghitungan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengetahui kebutuhan anggaran yang lebih tepat.
“Hasil perhitungan sementara menunjukkan adanya peluang pengurangan kebutuhan anggaran tanpa mengurangi manfaat program bagi masyarakat,” kata Prasetyo.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah terus melakukan pengawasan, monitoring, dan perbaikan terhadap seluruh program prioritas secara berkelanjutan guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman.
Melalui evaluasi yang tengah dilakukan, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
