CIANJUREKSPRES.ID – Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur menyoroti berbagai berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang masih menjadi keluhan masyarakat, mulai dari penumpukan pasien di instalasi gawat darurat (UGD), layanan di puskesmas, hingga masih banyaknya warga yang belum memiliki jaminan kesehatan aktif.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rian Purwa Wiwitan, mengatakan, pihaknya terus menerima berbagai aduan masyarakat terkait pelayanan kesehatan. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi perhatian serius dan terus dibahas bersama rumah sakit, puskesmas, serta Dinas Kesehatan.
“Keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan pelayanan kesehatan, terutama penumpukan pasien di UGD rumah sakit. Kami ingin mencari solusi agar pelayanan bisa lebih terurai. Di puskesmas juga masih banyak masyarakat yang BPJS-nya tidak aktif atau belum memiliki jaminan kesehatan,” katanya kepada Cianjur Ekspres, Senin 27 Juli 2026.
Dia menegaskan, pelayanan kesehatan di Kabupaten Cianjur harus berjalan sesuai amanat undang-undang, sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membedakan latar belakang ekonomi.
Komisi IV, lanjut Rian, juga terus mendorong inovasi melalui digitalisasi sistem pelayanan kesehatan. Menurutnya, sistem rujukan yang terintegrasi secara digital dapat mengurangi antrean pasien di rumah sakit.
“Kalau penyakitnya masih bisa ditangani puskesmas atau klinik, jangan langsung dirujuk ke rumah sakit. Dengan digitalisasi, masyarakat bisa mengetahui kondisi rumah sakit, apakah penuh atau masih tersedia ruang pelayanan,” ujarnya.
Dia berharap koordinasi antara Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan seluruh fasilitas kesehatan di Cianjur diperkuat agar tidak terjadi miskomunikasi yang berdampak pada pelayanan masyarakat.
Selain pelayanan, Komisi IV juga menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap sektor kesehatan. Menurut Rian, efisiensi tidak boleh mengurangi anggaran untuk sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
“Efisiensi harus menyasar program-program yang bersifat konsumtif seperti kegiatan seremonial, pengadaan pakaian dinas, makan minum, dan sejenisnya. Hasil efisiensi sebaiknya dialihkan untuk memperkuat sarana dan prasarana layanan kesehatan,” katanya.
Saat ini, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Cianjur tengah membahas perubahan anggaran serta penyusunan APBD murni 2027. Dalam pembahasan tersebut, Komisi IV akan memastikan program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi perhatian.
Rian juga menyoroti isu tidak berlanjutnya program Universal Health Coverage (UHC) prioritas, serta adanya pengurangan peserta BPJS di Kabupaten Cianjur. Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal.
Dia menegaskan apabila hingga akhir tahun tidak ada perbaikan pelayanan, seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Kesehatan, rumah sakit, hingga pemerintah daerah harus bertanggung jawab.
“Kami ingin memastikan seluruh program dan anggaran yang telah disepakati bersama benar-benar terlaksana secara maksimal, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Cianjur,” pungkasnya.
