CIANJUREKSPRES.ID- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) menegaskan bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi nasional sangat bergantung pada ketepatan dalam menentukan kelompok penerima manfaat. Fokus utama kebijakan gizi pemerintah saat ini diarahkan pada penanganan stunting sebagai persoalan mendasar yang masih dihadapi Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Direktur Bina Institusi Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan BKKBN/Kemendukbangga, Mahyuzar, dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyediaan dan Penyaluran Tahun 2026 yang digelar di Yogyakarta, Kamis (29/1). Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, penurunan stunting menjadi prioritas nasional, dengan angka prevalensi stunting tercatat sebesar 19,8 persen pada 2024 dan ditargetkan turun menjadi 18,8 persen pada 2025.
Mahyuzar menambahkan, dukungan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di berbagai daerah. Program ini dinilai berperan besar dalam memperkuat intervensi gizi, terutama pada kelompok yang paling rentan.
Kemendukbangga menilai, penyaluran MBG harus diprioritaskan kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini merupakan penentu utama dalam siklus kehidupan manusia. Pemenuhan gizi yang optimal pada kelompok 3B diyakini mampu menekan risiko stunting secara signifikan dan berkelanjutan.
Selain berdampak pada perbaikan status gizi, keberadaan MBG juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Sejak program tersebut berjalan, minat ibu hamil dan ibu menyusui untuk mengunjungi posyandu di sejumlah wilayah dilaporkan meningkat, yang menjadi salah satu indikator positif keberhasilan program penanganan stunting.
