CIANJUREKSPRES.ID- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyiapkan langkah penanganan sampah dari sumbernya dengan melibatkan perguruan tinggi. Sebanyak 25.000 mahasiswa direncanakan turun langsung ke masyarakat selama tiga bulan mulai Oktober 2026 untuk memberikan edukasi sekaligus pendampingan pengelolaan sampah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan program tersebut merupakan hasil konsolidasi pemerintah daerah dengan sejumlah perguruan tinggi di Jawa Barat. Mahasiswa akan membantu masyarakat membangun kebiasaan mengelola sampah, mulai dari mengurangi timbulan hingga melakukan pemilahan sejak dari rumah.
Dalam pelaksanaannya, mahasiswa akan memperoleh konversi kegiatan setara 10 satuan kredit semester (SKS). Mereka juga dibekali modul serta perangkat digital sebagai pedoman saat menjalankan program pendampingan di lapangan.
Herman menjelaskan, program berskala besar ini dikembangkan dari uji coba yang sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 500 mahasiswa selama tiga bulan.
Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan Herman, uji coba itu mampu mengurangi timbulan sampah sekitar 20 persen dan meningkatkan pemilahan sampah hingga dua kali lipat.
Program serupa selanjutnya direncanakan diterapkan di sekitar 52 kecamatan di kawasan Bandung Raya. Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemda Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi dengan para camat dan perguruan tinggi terkait.
Herman menyebutkan, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 20 persen langsung dari sumbernya. Dengan produksi sampah Bandung Raya yang mencapai sekitar 5.000 ton per hari, target tersebut berpotensi menekan sekitar 1.000 ton sampah agar tidak berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.
Pernyataan itu disampaikan Herman di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (6/10/2026).
Selain memperkuat penanganan dari hulu, Pemda Provinsi Jawa Barat juga berupaya mengoptimalkan fasilitas pengolahan sampah yang sudah tersedia di kabupaten dan kota kawasan Bandung Raya. Fasilitas tersebut meliputi tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R), pemilahan sampah, refuse-derived fuel (RDF), pengomposan, budidaya maggot, hingga teknologi pengolahan lainnya.
Menurut Herman, pemanfaatan fasilitas harus disesuaikan dengan karakteristik sampah dan kondisi masing-masing daerah. Sejumlah sarana pengolahan sebenarnya telah tersedia, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal karena sampah yang masuk masih tercampur.
Ia mencontohkan budidaya maggot yang membutuhkan sampah organik terpilah. Apabila sampah organik masih bercampur dengan plastik maupun bahan lain, proses pengolahannya menjadi tidak optimal.
Herman menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan perubahan perilaku masyarakat.
“Sehebat apa pun teknologinya, kuncinya tetap human capital, sumber daya manusia. Urusan perilaku tidak seperti membalikkan telapak tangan, tetapi harus dilakukan,” katanya.
Oleh karena itu, Pemda Provinsi Jawa Barat menerapkan dua pendekatan secara bersamaan, yakni technology engineering dan social engineering. Pengembangan teknologi pengolahan sampah berjalan beriringan dengan edukasi serta pendampingan masyarakat untuk membangun kebiasaan pengelolaan sampah yang lebih baik.
Upaya tersebut juga diharapkan dapat memperpanjang masa operasional TPA Sarimukti hingga Desember 2029. Sementara itu, fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Waste to Energy di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka ditargetkan beroperasi penuh pada 2030 sebagai solusi jangka panjang.
“Harapan Pak Gubernur, Sarimukti bisa operasional sampai Desember 2029. Kami sedang upayakan hulu, tengah dan hilir,” ujar Herman.
Ia menilai persoalan sampah di Bandung Raya membutuhkan keterlibatan semua pihak, bukan hanya pemerintah. Sebagian persoalan muncul akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik sejak awal, sehingga penanganannya tidak cukup dilakukan melalui pengangkutan menuju tempat pembuangan akhir.
Herman mengungkapkan, masih ditemukan timbunan sampah di sejumlah lokasi yang dari luar tampak bersih, tetapi ternyata menyimpan tumpukan sampah. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya penanganan yang menyeluruh, mulai dari sumber sampah hingga proses pengolahan akhirnya.
“Tidak bisa kita main angkut-angkut terus tanpa penanganan komprehensif. Saatnya ada peran serta masyarakat dan semua komponen,” tegasnya.
Ia pun mengajak masyarakat Bandung Raya untuk berpartisipasi dengan mengurangi produksi sampah, memilah sampah sejak dari sumber, serta memanfaatkan kembali material yang masih memiliki nilai guna.
“Pemda sudah bergerak, perguruan tinggi bergerak, Pramuka bergerak. Ayo masyarakat juga bergerak,” katanya.
Herman menambahkan, pengurangan sampah sebesar 20 persen saja akan memberikan dampak terhadap beban pengelolaan sampah di Bandung Raya. Menurutnya, keterlibatan masyarakat yang lebih luas dapat membantu mendorong pencapaian target tersebut.
“Ini bukan lagi sekadar tugas dan fungsi. Ini sudah soal harga diri kita,” ujarnya.
Melalui penanganan dari hulu, tengah, hingga hilir secara bersamaan, Pemda Provinsi Jawa Barat berharap potensi krisis sampah di Bandung Raya dapat diantisipasi. Pemerintah menekankan pentingnya gerakan bersama agar persoalan sampah tidak semakin membesar dan membebani lingkungan maupun fasilitas pengolahan yang tersedia.
