CIANJUREKSPRES.ID – Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur menyoroti serius maraknya bangunan sekolah rusak dan minimnya ruang kelas yang dinilai berpotensi menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi tersebut bahkan disebut sudah berada pada tahap mengkhawatirkan karena menyangkut keselamatan siswa dan kualitas proses belajar mengajar.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rian Purwa Wiwitan, mengungkapkan pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat dan pihak sekolah terkait bangunan yang tidak lagi layak digunakan.
Temuan di lapangan pun menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, mulai dari ruang kelas rusak hingga bangunan yang nyaris roboh namun belum mendapatkan penanganan serius.
Menurutnya, persoalan ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya kolaborasi anggaran antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dia menilai, hingga saat ini alokasi anggaran pendidikan belum benar-benar menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
“Bagaimana mau memperbaiki ruang kelas kalau anggaran pendidikan belum dijadikan panglima? Ini persoalan mendasar yang harus segera dibenahi,” ujarnya kepada Cianjur Ekspres, Rabu 6 Mei 2026.
Rian juga menyoroti masih minimnya program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat yang masuk ke Kabupaten Cianjur. Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, agar lebih proaktif dalam memperjuangkan tambahan bantuan pusat.
Komisi IV, lanjut dia, tidak hanya membahas persoalan ini di ruang rapat, tetapi juga turun langsung ke lapangan dengan mengunjungi sejumlah koordinator pendidikan (kordik) untuk menyerap kondisi riil di sekolah. Hasilnya, ditemukan berbagai persoalan krusial seperti kekurangan ruang kelas, hingga kondisi bangunan yang membahayakan.
Di sisi lain, kebijakan terbaru terkait penerimaan siswa baru yang membatasi jumlah siswa per kelas menjadi 23 orang turut memperparah situasi. Dengan keterbatasan ruang kelas yang ada, banyak sekolah kesulitan menampung calon peserta didik.
“Kita dihadapkan pada dilema. Ruang kelas tidak memadai, tapi siswa harus tetap diterima. Kalau tidak, bagaimana IPM bisa meningkat jika akses pendidikan saja terbatas,” tegasnya.
Dia menambahkan, persoalan ini tidak hanya terjadi di wilayah selatan Cianjur, tetapi juga merata hingga wilayah utara. Oleh karena itu, mitigasi terhadap bangunan sekolah rusak menjadi hal mendesak yang harus segera dilakukan demi mencegah risiko yang lebih besar.
Komisi IV DPRD Cianjur mendesak pemerintah daerah agar lebih fokus dalam pengalokasian anggaran pendidikan, serta aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan porsi bantuan yang lebih besar.
“Anggaran pendidikan dari pusat saat ini besar, bahkan disebut-sebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah. Ini harus dimanfaatkan maksimal oleh daerah,” tukasnya.
