CIANJUREKSPRES.ID- Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda digelar di Cianjur, Rabu 6 Mei 2026. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan dalam Milangkala Tatar Sunda pesan utamanya adalah kembali menata alam.
Menurut Dedi, ancaman terbesar saat ini adalah ketidakharmonisan manusia dengan alam, sehingga memicu berbagai bencana di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Cianjur.
“Milangkala Tatar Sunda, pesan utamanya adalah kembali menata alam, karena ancaman terbesar hari ini tidak selarasnya manusia dengan alamnya,” ujarnya kepada wartawan, usai menghadiri kegiatan Kirab Budaya Tatar Sunda di halaman Pendopo Cianjur.
“Dan kita paham misalnya Cianjur banyak hal yang aneh yang tidak logis terjadi, misalnya banjir kok di puncak, dimana-mana juga banjir di daerah pedataran rendah, ini banjir terjadi di daerah dataran tinggi,” sambung Dedi.
Dia mengaku kembali mendapat informasi terjadinya longsor di Cianjur. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanda perlunya pembenahan tata ruang di Jawa Barat.
“Hari ini kan tadi saya sudah lihat berita lagi ada longsor lagi, artinya memang tata ruang provinsi lagi dibenahi dan hari ini hanya ada satu tata ruang, sudah disepakati tata ruang Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Dedi menyebutkan pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat telah menyepakati arah tata ruang, yang nantinya wajib diikuti seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.
“Jadi nanti kabupaten mengikuti apa yang ditetapkan provinsi dan ini sudah kita sepakati dengan dirjen tata ruang. Waktu itu sudah ada pertemuan dengan Kementerian ATR dan ini langkah kita. Karena bagi saya pertumbuhan ekonomi itu pasti diperlukan,” katanya.
Namun demikian, dia menegaskan pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keselamatan lingkungan.
“Tetapi nanti apa artinya kemajuan ekonomi kalau bencana, karena kalau sudah bencana semua tidak ada artinya,” ucapnya.
Dedi menambahkan, dirinya akan memberi perhatian khusus terhadap wilayah Cianjur dan Bogor untuk memastikan pengembalian tata ruang berjalan optimal. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendorong masyarakat menanam pohon di kawasan tebing dan lahan rawan bencana.
“Maka saya akan fokus sengaja ke Cianjur, ke Bogor itu memastikan pengembalian lagi tata ruang, setelah itu akan terus mendorong sejumlah anggaran, nanti di perubahan anggaran dan sekarang sudah berjalan yaitu masyarakat menanam pohon di daerah tebing,” katanya.
Selain itu, lahan pertanian sayur di kawasan pegunungan akan diarahkan secara bertahap menjadi tanaman yang memiliki fungsi ekologis lebih kuat seperti kopi dan tanaman keras lainnya.
“Jadi kebun-kebun sayur nanti akan secara bertahap diubah menjadi tanaman beras, kopi, dan tanaman lainnya yang punya fungsi-fungsi ekologinya kuat,” ujarnya.
Dia juga menyebut program penghijauan tersebut melibatkan masyarakat dengan pemberian insentif sebesar Rp2 juta per bulan untuk pengelolaan lahan penghijauan.
“Diajak menanam pohon, lalu dibayar Rp2 juta per bulan, nanti ada satu orang satu hektare atau dua hektare dan sudah berjalan, di Ciremai sudah berjalan kemudian di beberapa wilayah di kaki gunung sudah berjalan, di Bandung Utara sudah berjalan, di wilayah Subang perkebunan teh sudah berjalan dan kita akan terus,” tandasnya.
