CIANJUREKSPRES.ID – Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, memastikan penghentian atau penyesuaian skema Universal Health Coverage (UHC) tidak akan membuat masyarakat miskin kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Wahyu mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur tengah menyesuaikan kebijakan jaminan kesehatan dengan kemampuan anggaran daerah. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memastikan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami bekerja sama tentunya dengan pemerintah desa, lalu juga dengan Badan Pusat Statistik, tentunya untuk kemudian betul-betul menyampaikan amanah dari anggaran tersebut agar tepat sasaran,” kata Wahyu kepada Cianjur Ekspres, Senin 10 Agustus 2026.
Menurutnya, anggaran untuk UHC maupun JKN akan diprioritaskan bagi masyarakat miskin, termasuk warga lanjut usia yang sudah tidak mendapatkan perhatian atau dukungan dari keluarganya.
“Jadi anggaran untuk UHC atau JKN ini kita bisa menyampaikannya ke yang miskin, lalu orangtua jompo sepuh yang sudah tidak terperhatikan oleh keluarganya agar kemudian tepat sasaran,” katanya.
Di sisi lain, Wahyu mendorong masyarakat yang secara finansial sudah mampu untuk membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri. Dia menilai, besaran iuran relatif terjangkau dibandingkan manfaat perlindungan kesehatan yang diperoleh.
“Dan kami juga mendorong warga yang sudah mampu secara kemampuan finansial karena iuran dari BPJS ini saya pikir cukup terjangkau. Kemarin disampaikan oleh BPJS kurang lebih sekitar Rp35 ribu per bulan, per orangnya,” katanya.
Wahyu menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin perubahan kebijakan anggaran berdampak pada terabaikannya masyarakat miskin, ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Karena itu, dia telah meminta Dinas Kesehatan serta jajaran rumah sakit di Kabupaten Cianjur, untuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh pelayanan kesehatan.
“Ini iurannya cukup terjangkau, manfaatnya bisa besar tentunya. Dan juga insya Allah kami titipkan kepada Dinas Kesehatan dan juga para direktur rumah sakit agar tidak ada masyarakat miskin yang terabaikan dalam hal kesehatannya,” tuturnya.
Terkait skema pengganti UHC, Wahyu menyebut pemerintah daerah telah menyiapkannya dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
“Sudah, dalam hal kebijakan ini tentunya kami menyesuaikan dengan anggaran. Tentu kami memastikan bahwa tidak ada rakyat miskin yang terabaikan dalam segi kesehatan,” katanya.
