CIANJUREKSPRES.ID – Karnaval Mahkota Binokasih Sanghyang Pake di Kabupaten Cianjur diwarnai aksi dengan pembentangan spanduk bertuliskan Eyang Suryakencana Murka Ningali Karnaval Megah Rakyat Sengsara.
Spanduk dengan ukuran sekitar 2X2 meter tersebut dibentangkan ketika iring-iringan Gubernur Jawa Barat dan para pejabat melintasi Jalan A.Sucipta, Kabupaten Cianjur, Rabu 6 Mei 2026 malam.
Selain itu, beredar juga spanduk betuliskan “Cianjur Teu Butuh Raja” dan “Tolak Karnaval Budaya Korban Bencana Can Kaurus Nagara, Rakyat Masih Sangsara”.
Sekretaris Jenderal Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (AMAR) Kabupaten Cianjur, Ismat Nasrulloh, mengatakan, penolakan terhadap karnaval Mahkota Binokasih Sanghyang Pake di Kabupaten Cianjur karena kondisi masyarakat yang masih dilanda kesulitan akibat bencana pergerakan tanah.
“Keberatan ini kami lakukan karena penggunaan anggaran negara untuk kegiatan karnaval, sementara sejumlah korban bencana masih terlantar dan belum mendapatkan solusi yang jelas dari pemerintah, meskipun telah bertahun-tahun berlalu,” katanya, Kamis 7 Mei 2026.
Mahkota Binokasih Sanghiang Pake sendiri lanjut dia, simbol luhur warisan budaya Sunda, melambangkan peran seorang raja sebagai pelindung dan penebar kasih bagi rakyatnya.
“Nilai ini seharusnya menjadi pengingat bagi para pemimpin untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat, bukan justru dijadikan dasar untuk menggelar perayaan di tengah penderitaan rakyat,” ucapnya.
Menurutnya, karnaval tersebut dinilai tidak mencerminkan makna sejati dari simbol tersebut, melainkan berpotensi menjadi bentuk pemborosan anggaran di saat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sedang tertekan.
“Kritik juga diarahkan kepada kepemimpinan daerah yang dianggap tidak peka terhadap situasi yang dihadapi warga. Di saat banyak masyarakat masih bergelut dengan dampak bencana dan kesulitan ekonomi, penggunaan dana publik untuk kegiatan seremonial dipandang sebagai langkah yang tidak tepat,” ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya mempertanyakan tujuan di balik penyelenggaraan karnaval tersebut, apakah benar untuk kepentingan budaya atau justru sarat dengan kepentingan lain.
“Perlu digarisbawahi harapan agar nilai-nilai yang terkandung dalam Mahkota Binokasih Sanghyang Pake tetap dijaga sebagai pedoman moral kepemimpinan di tanah Sunda, yakni melindungi dan menyejahterakan rakyat,” tandasnya.
