CIANJUREKSPRES.ID – Pemerintah Kabupaten Cianjur membantah anggapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu guru dan tenaga kependidikan hanya digaji Rp300 ribu per bulan.
Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, menegaskan angka yang tercantum dalam kontrak kerja tersebut bukan gaji utama, melainkan tambahan penghasilan di luar upah yang selama ini diterima saat masih berstatus honorer.
“Bukan digaji Rp300 ribu untuk guru dan Rp500 ribu untuk tenaga teknis. Penghasilan utamanya tetap sama seperti saat menjadi honorer, kemudian ditambah dengan nilai yang tercantum dalam kontrak itu,” katanya, Sabtu 7 Februari 2026.
Menurutnya, besaran tambahan penghasilan tersebut telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Bahkan, di sejumlah daerah lain ada yang hanya memberikan tambahan penghasilan di bawah Rp100 ribu dan ada pula yang tidak memberikan tambahan sama sekali.
“Cianjur masih cukup besar nilainya segitu. Ada daerah lain yang tambahan penghasilannya di bawah Rp100 ribu, bahkan nol. Jadi ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah masing-masing,” katanya.
Wahyu mengakui adanya kesalahpahaman di kalangan PPPK paruh waktu terkait isi kontrak kerja tersebut. Maka dari itu, dia berjanji akan meminta dinas terkait memberikan penjelasan secara menyeluruh agar tidak terjadi kekeliruan persepsi.
“Nanti saya minta dinas terkait untuk memberikan penjelasan supaya tidak salah paham. Jangan sampai dikira gajinya turun, padahal justru bertambah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur, Akos Koswara, meminta seluruh PPPK paruh waktu guru dan tenaga kependidikan segera menandatangani kontrak kerja yang telah diberikan.
Akos menegaskan, kontrak kerja merupakan dasar legalitas status kepegawaian. Jika tidak segera ditandatangani, maka status PPPK paruh waktu tersebut berpotensi dicabut.
“Dari sisi kepegawaian, kontrak kerja itu wajib ditandatangani karena menjadi dasar status sebagai pegawai. Kalau tidak ditandatangani, status kepegawaiannya bisa dicabut kembali,” kata Akos.
Terkait besaran penghasilan, Akos menyebut hal tersebut merupakan kewenangan tim anggaran pemerintah daerah. Namun, dari aspek administrasi kepegawaian, dia menekankan pentingnya para PPPK paruh waktu segera menyelesaikan proses penandatanganan kontrak.
“Kalau soal gaji itu kewenangan tim anggaran. Tapi dari sisi kepegawaian, kami meminta agar kontrak kerja segera ditandatangani,” pungkasnya.
