CIANJUREKSPRES.ID – Pemerintah pusat memangkas Dana Desa (DD) tahun 2026 hingga mencapai 67 persen. Akibat kebijakan tersebut desa di Kabupaten Cianjur terdampak.
Kebijakan tersebut dilakukan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan skema pembiayaan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang bersumber dari Dana Desa sesuai mandat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.
Inpres tersebut kemudian menetapkan revisi terhadap PMK Nomor 49 Tahun 2025 terkait mekanisme pinjaman dalam pendanaan KDKMP.
Dari keputusan itu, pemerintah akan mengalokasikan Rp40 triliun dari total pagu Dana Desa 2026 senilai Rp60,6 triliun untuk membantu PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mencicil pinjaman ke bank-bank himbara.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Cianjur, Beni Irawan, mengatakan pihaknya menerima kebijakan tersebut sebagai keputusan negara yang wajib dijalankan.
“Ini sudah keputusan pemerintah pusat, mau tidak mau kita harus melaksanakan. Dampaknya tentu dirasakan, terutama pada perencanaan pembangunan infrastruktur desa,” katanya, Rabu 21 Januari 2026.
Dengan keterbatasan anggaran, lanjut dia, pemerintah desa harus lebih cermat dalam menentukan prioritas, termasuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi kebijakan nasional.
“Anggaran yang ada harus disesuaikan dan sebagian diarahkan untuk mendukung KDMP. Kami juga sudah mempublikasikan anggaran melalui baliho dan media sosial desa, sesuai arahan gubernur,” ujar Beni.
Beni menegaskan, kondisi tersebut menjadi momentum bagi desa untuk tidak terus bergantung pada Dana Desa.
“Kita harus mulai berpikir keras menggali potensi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Tidak selamanya desa bisa bergantung pada bantuan negara,” ungkapnya.
