BGN Dorong Program MBG Jadi Peluang Pasar bagi Petani dan Peternak Lokal

BGN Aktifkan 953 Dapur MBG di 34 Provinsi, Sasar 1,5 Juta Penerima Manfaat
BGN Aktifkan 953 Dapur MBG di 34 Provinsi, Sasar 1,5 Juta Penerima Manfaat

CIANJUREKSPRES.ID- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal.

Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menyebutkan, dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 58 juta orang, program MBG memiliki potensi besar dalam menciptakan pasar bagi produk pertanian dan peternakan dalam negeri.

Ia menjelaskan, dari total anggaran Rp15.000 untuk setiap porsi makanan, sekitar Rp10.000 dialokasikan untuk kebutuhan bahan baku. Komponen tersebut mencakup karbohidrat, sayuran, buah-buahan, protein hewani, protein nabati, serta berbagai kebutuhan pangan lainnya.

Besarnya kebutuhan bahan baku jika dikalikan dengan puluhan juta penerima manfaat dinilai dapat menjadi peluang ekonomi yang signifikan bagi sektor pangan nasional.

“Dalam satu porsi itu Rp15.000. Ada porsi bahan baku Rp10.000. Bahan bakunya berupa karbohidrat, sayur, buah, protein hewani, protein nabati, dan lain sebagainya. Kalau dikalikan dengan 58 juta penerima manfaat, ini menjadi peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha pertanian,” ujar Mas Dar dalam Opening Ceremony dan Nusantara AgriFuture Summit NLP & Indogritech 2026, Rabu (4/11/2026).

Menurut Sudaryono, besarnya permintaan bahan pangan tersebut perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan ketimpangan harga di pasar. Melalui program MBG, pemerintah ingin menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

Ketika harga komoditas mengalami kenaikan, pengelolaan kebutuhan pangan melalui program tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keterjangkauan harga. Sebaliknya, saat harga komoditas mengalami penurunan, penyerapan bahan pangan untuk kebutuhan MBG dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi pendapatan petani dan peternak.

Ia pun mendorong para pelaku usaha pertanian dan peternakan untuk meningkatkan produktivitas agar mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan dalam skala besar.

Mas Dar menegaskan, program MBG harus menjadi salah satu instrumen yang mendukung stabilitas stok dan harga pangan. Dengan demikian, masyarakat sebagai konsumen tetap mendapatkan harga yang wajar, sementara petani dan peternak tidak mengalami kerugian akibat anjloknya harga hasil produksi.

Sebagai upaya memperkuat keterlibatan produsen lokal, BGN tengah mempersiapkan sistem pengadaan bahan pangan secara daring melalui platform Loka MBG. Platform tersebut dirancang untuk menghubungkan asosiasi dan koperasi peternak secara langsung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Melalui mekanisme tersebut, peternak diharapkan dapat memasok kebutuhan dapur MBG tanpa harus melewati terlalu banyak perantara. Langkah ini juga ditujukan untuk membuat rantai distribusi lebih efisien sekaligus memperbesar peluang peternak memperoleh keuntungan yang layak.

“Jadi nanti yang mengisi toko online itu adalah asosiasi peternaknya. Bukan calo, bukan makelar, bukan tengkulak. Kita ingin mendukung peternak secara langsung,” jelas Mas Dar.

Selain pengembangan sistem pengadaan, BGN juga memperhatikan kondisi harga sejumlah komoditas pangan, salah satunya telur. Sudaryono mencontohkan harga telur yang sedang mengalami penurunan. Menurutnya, kebutuhan telur untuk menu MBG dapat dimanfaatkan sebagai salah satu upaya meningkatkan penyerapan hasil produksi peternak.

Untuk mendukung langkah tersebut, BGN telah mengarahkan dapur-dapur MBG agar lebih sering memasukkan telur ke dalam menu makanan penerima manfaat. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menjaga permintaan sekaligus memberikan kepastian pasar bagi peternak.

Di sisi lain, BGN juga melakukan penyesuaian kebijakan terkait penggunaan susu dalam program MBG. Jika sebelumnya ketentuan komposisi susu minimal sebesar 20 persen, kini ditetapkan kandungan susu segar minimal 80 persen.

Sudaryono mengakui bahwa penerapan kebijakan tersebut memiliki tantangan t

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *