CIANJUREKSPRES.ID – Rencana rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Cianjur pada 2027 masih belum menemui kepastian. Pemkab Cianjur memilih menahan pembukaan formasi baru karena jumlah aparatur sipil negara (ASN) dinilai masih mencukupi, dan kemampuan anggaran daerah menjadi pertimbangan utama.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur, Akos Koswara, mengatakan, kebutuhan pegawai saat ini masih dalam proses kajian bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Menurutnya, salah satu pertimbangan penting dalam menentukan rekrutmen ASN adalah proporsi belanja pegawai yang saat ini masih berada di atas batas maksimal 30 persen.
“Pemkab Cianjur masih mengkaji kebutuhan PNS. Salah satu alasan belum membuka rekrutmen CPNS karena anggaran belanja pegawai di Kabupaten Cianjur masih melebihi 30 persen. Untuk pengangkatan CPNS perlu dikaji bersama BKAD apakah memang masih diperlukan formasi baru,” kata Akos kepada wartawan, belum lama ini.
Dia menyebutkan, kondisi jumlah pegawai yang ada saat ini masih memungkinkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan optimal. Terlebih, Pemkab Cianjur sebelumnya telah melakukan pengangkatan PPPK dalam jumlah besar.
“Untuk sementara kami melihat jumlah pegawai di Kabupaten Cianjur masih mencukupi sehingga roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan. Termasuk sebelumnya kami sudah melakukan pengangkatan PPPK dalam jumlah yang cukup besar,” ujar Akos.
Meski setiap tahun terdapat ASN yang memasuki masa pensiun, kondisi tersebut belum otomatis membuat Pemkab Cianjur harus membuka rekrutmen CPNS baru.
Data BKPSDM mencatat sebanyak 754 PNS memasuki masa pensiun pada 2024. Jumlah tersebut kemudian mencapai 651 orang pada 2025 dan diproyeksikan sebanyak 738 orang pada 2026.
Sementara itu, komposisi ASN di lingkungan Pemkab Cianjur saat ini terdiri atas 6.693 PNS, 8.039 PPPK, serta 6.994 PPPK paruh waktu.
Akos mengatakan, evaluasi kebutuhan pegawai akan terus dilakukan dengan memperbarui data jumlah ASN, termasuk memperhitungkan pegawai yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya.
“Nanti disesuaikan dengan persentase alokasi anggaran belanja pegawai. Kalau sudah maksimal tentu kami tidak akan melakukan rekrutmen. Namun jika masih ada ruang anggaran, akan dilihat sektor-sektor yang memang membutuhkan tambahan pegawai,” ucapnya.
Menurut Akos, kondisi persentase belanja pegawai dapat berubah dari waktu ke waktu. Salah satu faktornya adalah jumlah ASN yang pensiun setiap tahun. Karena itu, keputusan terkait pembukaan formasi CPNS tidak menutup kemungkinan berubah apabila kondisi fiskal daerah memungkinkan.
“Kita lihat update yang terbaru karena setiap tahun ada pegawai yang pensiun. Targetnya tentu belanja pegawai bisa berada di bawah 30 persen,” tambahnya.
