CIANJUREKSPRES.ID – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cianjur hingga kini belum menunjukkan kepastian. Kendala utama yang dihadapi adalah besarnya kebutuhan anggaran untuk pekerjaan cut and fill di lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Dasep Sumawiharja, mengatakan, lahan yang berada di Desa Sirnagalih merupakan bekas area galian sehingga harus dilakukan pekerjaan cut and fill sebelum pembangunan dapat dimulai.
“Sejauh ini yang menjadi kendala karena lahannya bekas eks galian, itu harus di-cut and fill. Untuk cut and fill sendiri membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena kebutuhan anggaran yang cukup besar, kemudian kemampuan fiskal pemerintah daerah juga belum mumpuni, sampai sejauh ini progresnya seperti itu,” ujar Dasep kepada Cianjur Ekspres, Kamis 2 Juli 2026.
Menurutnya, pembangunan fisik Sekolah Rakyat baru dapat dilakukan apabila pekerjaan penataan lahan selesai dan lokasi tersebut telah resmi ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Kalau umpama cut and fill sudah dilaksanakan dan segala macamnya sudah, kemudian sudah ada penetapan dari kementerian bahwa Sirnagalih itu dijadikan lokasi Sekolah Rakyat, baru dibangun,” katanya.
Dasep menjelaskan, hingga saat ini status lokasi pembangunan masih belum sepenuhnya pasti. Meski telah dilakukan survei oleh kementerian, penetapan resmi belum diterbitkan.
“Untuk lokasi Sekolah Rakyat, kalau dibilang fiks masih ngambang juga fiks atau tidaknya. Masalahnya kendala di situ ada anggaran cut and fill. Sedangkan kemampuan fiskal pemerintah daerah belum mumpuni,” ungkapnya.
Dia menambahkan, sekalipun pemerintah daerah mampu menyediakan anggaran, pelaksanaan tetap harus menunggu keputusan dari kementerian.
“Kalau sudah fiks juga sekarang kemampuan Pemda oke lah untuk melakukan cut and fill segala macam bisa dilaksanakan, tetapi kan itu harus menunggu penetapan dari kementerian dulu meskipun itu sudah disurvei. Orang bisa saja menyurvei lokasi tersebut tetapi dari kementerian kalau itu belum ditetapkan kan belum tentu juga,” jelasnya.
Dasep mengungkapkan, usulan anggaran untuk proyek tersebut telah diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Nilai anggaran yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp10 miliar.
“Jumlah anggaran yang diajukan di atas Rp10 miliar. Soalnya di situ untuk cut and fill sendiri pemerintah daerah harus membebaskan lahan untuk akses jalan. Lahannya memang milik pemerintah daerah, sertifikatnya sudah ada, tetapi akses menuju lokasi masih melewati lahan milik warga yang harus dibebaskan,” katanya.
Dia menyebutkan, kondisi fiskal daerah yang masih terbatas membuat kelanjutan proyek tersebut belum dapat dipastikan.
“Saat ini masih terkendala fiskal pemerintah daerah, mungkin seperti kita tahu sendiri semua efisiensi. Intinya kelanjutannya belum jelas,” ucapnya.
Rencananya, Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 9 hektare. Luasan tersebut dinilai memenuhi syarat untuk mendukung konsep sekolah berasrama yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang.
“Untuk luasnya kurang lebih sekitar 9 hektare. Lokasi Sekolah Rakyat minimal enam sampai tujuh hektare. Kalau lebih besar tentu lebih bagus karena fasilitas yang dibuat pun lebih lengkap. Konsepnya boarding school, sehingga akan ada sport center, asrama, masjid, ruang ibadah, dan fasilitas pendukung lainnya,” pungkasnya.
