CIANJUREKSPRES.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur memastikan calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat telah disiapkan di Kecamatan Cilaku. Program tersebut merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang digagas pemerintah pusat.
Kepala Dinsos Kabupaten Cianjur, Tedy Artiawan, mengatakan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program nasional selain Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang wajib direalisasikan di setiap kabupaten/kota dan provinsi.
“Sekolah Rakyat ini merupakan program strategis nasional. Di Cianjur, sejak saya masuk ke Dinas Sosial, sudah ada beberapa calon lokasi. Awalnya di Campaka, kemudian di Cibinong, dan kedua lokasi tersebut sudah disurvei oleh Kementerian PUPR melalui provinsi,” ujarnya kepada Cianjur Ekspres, Kamis 8 Januari 2026.
Namun, dua lokasi tersebut akhirnya dibatalkan. Menurut Tedy, lokasi di Campaka dinilai rawan bencana, sementara kedua lokasi memiliki tingkat kemiringan lahan di atas 20 persen sehingga tidak memenuhi syarat.
“Karena kemiringannya lebih dari 20 persen dan ada potensi bencana, akhirnya atas instruksi pimpinan dan Bupati Cianjur, kami memilih lokasi ketiga di Kecamatan Cilaku yang saat ini sedang dalam progres,” katanya.
Dia menjelaskan, luas minimal lahan untuk Sekolah Rakyat adalah 10 hektare. Pemerintah daerah hanya bertugas menyediakan lahan, sedangkan pembangunan fisik akan dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Kementerian PUPR.
Tedy menambahkan, siswa Sekolah Rakyat nantinya wajib berasal dari keluarga Desil satu dan dua. Desil satu merupakan kategori miskin dan sangat miskin, sedangkan desil dua masuk kategori miskin.
“Di luar desil satu dan dua tidak bisa masuk. Seleksi sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kami di daerah hanya menyiapkan dan mengusulkan data dari desa-desa,” jelasnya.
Jika seluruh persiapan lahan dan survei rampung, pembangunan Sekolah Rakyat di Cianjur diperkirakan mulai dilaksanakan pada 2027.
“Yang penting infrastruktur dasar seperti lahan dan status tanah sudah siap. Insya Allah ke depan bisa segera dibangun,” ucapnya.
Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat di Cianjur direncanakan menampung 100 siswa, terdiri dari 50 siswa SD, 25 siswa SMP, dan 25 siswa SMA. Sistem pendidikan akan berbentuk boarding school atau asrama.
Selain itu, lokasi sekolah juga harus memenuhi syarat administrasi lain, seperti tidak rawan bencana, memiliki kemiringan lahan di bawah 20 persen, serta mudah dijangkau.
Terkait tenaga pendidik, Tedy menyebut akan ada wali ajar, wali asuh, dan guru. Wali asuh bertugas mendampingi siswa selama 24 jam, sedangkan guru akan direkrut oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).
“Meski direkrut oleh Disdikpora, guru-guru nanti tetap mendapat SK dari Kementerian Sosial. Kami di daerah hanya mengusulkan, karena seluruh kewenangan ada di kementerian,” pungkasnya.
