CIANJUREKSPRES.ID – Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Cianjur masih menjadi bahan evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Meski proses pemungutan suara telah berlangsung pada Minggu (8/11/2026), pemerintah daerah belum merilis angka resmi partisipasi maupun perolehan suara masing-masing calon.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sekaligus Sekretariat Panitia Pilkades Serentak DPMD Kabupaten Cianjur, Dendi Rinaldi, mengatakan, pihaknya saat ini mulai melakukan penghitungan cepat berdasarkan laporan sementara dari sejumlah desa. Namun, data tersebut belum dapat dijadikan acuan resmi karena masih dalam proses pengumpulan dan verifikasi.
“Secara umum kami mulai melakukan penghitungan cepat, tapi ini bukan hal yang resmi. Ini hanya untuk memitigasi,” ujar Dendi kepada wartawan, Senin 9 November 2026.
Dia menjelaskan, angka partisipasi pemilih dan perolehan suara masing-masing calon baru akan diumumkan setelah seluruh laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkumpul dan disampaikan kepada Bupati Cianjur melalui camat.
Menurutnya, proses pengumpulan laporan tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu pekan. Hasil laporan nantinya juga akan menjadi salah satu dasar bagi Bupati dalam mengambil keputusan terkait hasil Pilkades serentak di 47 desa.
“Terkait isu bahwa partisipasi sangat rendah dan sebagainya, ini nanti akan jadi bahan evaluasi. Kalau saya lihat fluktuatif, berbeda-beda di setiap desa,” katanya.
Dendi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan langsung ke sejumlah lokasi pemungutan suara, terdapat desa yang menunjukkan antusiasme masyarakat cukup tinggi hingga terjadi penumpukan pemilih. Namun, di beberapa lokasi lainnya ditemukan persoalan dalam pengaturan distribusi pemilih yang berdampak terhadap kelancaran proses pemungutan suara.
Bahkan, kata dia, terdapat pemilih yang memilih meninggalkan lokasi pemungutan suara hingga ada yang mengalami pingsan akibat kondisi di lapangan. Situasi tersebut menjadi catatan penting bagi penyelenggara untuk mengevaluasi manajemen pelaksanaan Pilkades, khususnya dalam pengaturan alur dan pelayanan pemilih.
Dia menilai, sejumlah kendala tersebut kemungkinan menjadi tantangan tersendiri bagi panitia di tingkat desa, mengingat pelaksanaan Pilkades 2026 kali ini juga menjadi pengalaman pertama penerapan proses digital dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
“Ini kan namanya juga hari ini tetap bukan mengesampingkan proses Pilkades di 47 desa ini, bahwa proses digital ini adalah pertama kalinya,” ungkapnya.
Dendi menegaskan, berbagai dinamika yang terjadi selama pelaksanaan Pilkades serentak akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan, terutama terkait pengelolaan pemilih dan penerapan teknologi digital pada pelaksanaan Pilkades mendatang.
