CIANJUREKSPRES.ID – Sebanyak 1.927 warga Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, menjadi sasaran sosialisasi dan penyuluhan program redistribusi tanah objek Reforma Agraria 2026. Program yang mencakup lahan seluas 203,4 hektare tersebut dilaksanakan dalam empat gelombang, dengan jumlah peserta sekitar 500 orang pada setiap tahap.
Pelaksanaan program tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026. Melalui redistribusi tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupaya memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah sekaligus memastikan penetapan penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, Ara Komara Sujana, mengatakan, Cianjur menjadi salah satu proyek percontohan (pilot project) pelaksanaan Reforma Agraria di Pulau Jawa. Program tersebut bahkan mendapat perhatian khusus dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi II DPR RI.
Menurut Ara, pelaksanaan Reforma Agraria di Cianjur menghadapi sejumlah dinamika, terutama dalam penyusunan site plan, pencocokan data, hingga penyesuaian tata letak kawasan. Meski demikian, proses penataan terus berjalan. Salah satu capaian yang telah direalisasikan yakni penerbitan sertipikat untuk 57 bidang tanah yang sebelumnya telah ditempati warga.
“Kabupaten Cianjur merupakan pilot project di Pulau Jawa. Di sini yang sudah bisa berjalan dan terbukti dengan lahirnya sertipikat untuk 57 bidang yang saat itu sudah terdapat rumah,” katanya kepada wartawan, Senin 9 November 2026.
Ara menjelaskan, penataan kawasan tidak hanya berfokus pada pembagian dan kepastian penguasaan tanah, tetapi juga mencakup penyediaan fasilitas umum. Di antaranya pembangunan akses jalan lingkungan dan jalan perkebunan untuk menunjang mobilitas masyarakat serta mempermudah petani mengangkut hasil pertanian.
“Penataan kawasan juga mencakup penyediaan fasilitas umum, terutama akses jalan lingkungan dan jalan perkebunan. Infrastruktur tersebut direncanakan untuk menunjang mobilitas masyarakat serta mempermudah petani mengangkut hasil pertanian,” jelasnya.
Selain penataan kawasan, BPN juga memberikan perhatian terhadap perlindungan masyarakat yang telah lama menempati maupun menggarap lahan. Hal ini penting mengingat perubahan tata letak kawasan berpotensi bersinggungan dengan keberadaan rumah warga maupun bidang tanah yang selama ini dikelola masyarakat.
Sebagai upaya mengakomodasi berbagai kepentingan tersebut, BPN membuka ruang dialog bagi warga yang belum tercantum dalam Surat Keputusan Gugus Tugas Reforma Agraria (SK GTRA) maupun keputusan bupati sebelumnya.
Ara mengungkapkan, terdapat sejumlah persoalan yang masih perlu ditelusuri dalam proses pendataan. Mulai dari perubahan penguasaan lahan garapan, transaksi antarpenggarap, hingga pemilik atau penggarap sebelumnya yang telah meninggal dunia. Kondisi tersebut mengharuskan BPN melakukan verifikasi terhadap riwayat penguasaan tanah, keabsahan dokumen, serta kepentingan pihak-pihak terkait sebelum menetapkan penyesuaian.
“Keterbukaan proses penataan mendapat sambutan positif dari masyarakat petani penggarap. Mereka menyatakan senang dengan adanya transparansi serta kesempatan memperoleh informasi mengenai perkembangan Reforma Agraria dari BPN Kabupaten Cianjur,” ungkap Ara.
Ia menambahkan, sosialisasi tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk memahami tahapan pelaksanaan program, mengetahui mekanisme penetapan calon penerima manfaat, serta menyampaikan berbagai persoalan terkait tanah yang selama ini ditempati maupun digarap.
Tidak hanya melalui redistribusi tanah, BPN Kabupaten Cianjur juga menyiapkan program penataan akses (access reform) dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sejumlah perangkat daerah terkait.
“Program tersebut diarahkan untuk memberikan pendampingan kepada petani, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendorong pengembangan komoditas bernilai ekonomi lebih tinggi,” pungkasnya
