CIANJUREKSPRES.ID- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan normalisasi sungai di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah tersebut ditetapkan sebagai prioritas dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, menyusul masih terjadinya banjir susulan di sejumlah daerah.
Arahan itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Pemerintah menilai normalisasi sungai perlu segera dilakukan untuk mengurangi risiko banjir berulang sekaligus melindungi infrastruktur yang telah diperbaiki.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, mengungkapkan bahwa selama periode April hingga Oktober 2026 tercatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi tersebut.
Banjir yang kembali terjadi menyebabkan sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur mengalami kerusakan. Beberapa di antaranya meliputi jalan, jembatan, serta kawasan yang sebelumnya telah menjalani proses pembersihan lumpur dan perbaikan.
Menurut Tito, pemerintah telah mengidentifikasi sebanyak 137 sungai yang membutuhkan penanganan normalisasi. Rinciannya, 31 sungai berada di Aceh, 48 sungai di Sumatera Utara, dan 58 sungai di Sumatera Barat.
Selain sungai, penanganan juga mencakup 38 muara yang tersebar di ketiga provinsi tersebut. Dari jumlah itu, tujuh muara telah selesai dinormalisasi, 11 masih dalam tahap pengerjaan, sedangkan 20 lainnya belum mendapatkan penanganan.
Tito menjelaskan bahwa tingginya sedimentasi di dasar sungai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko banjir. Ketika hujan deras terjadi, kapasitas sungai untuk menampung dan mengalirkan air dapat berkurang sehingga air berpotensi meluap melewati tanggul.
Atas kondisi tersebut, Presiden meminta agar normalisasi sungai segera dipercepat dan menjadi fokus utama dalam agenda pemulihan pascabencana.
Pelaksanaan pekerjaan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya. Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat pengerukan sedimentasi dan memperkuat tanggul di kawasan rawan banjir.
Tidak hanya mengandalkan normalisasi sungai, pemerintah turut menyiapkan operasi modifikasi cuaca guna menekan potensi hujan ekstrem di wilayah yang masih menjalani proses pemulihan.
Presiden juga menginstruksikan keterlibatan personel TNI dan Polri, khususnya satuan Zeni, untuk membantu pekerjaan teknis di lapangan. Dukungan tersebut mencakup pembersihan endapan material di sungai hingga pembangunan dan penguatan tanggul.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk kembali menetapkan status tanggap darurat apabila terjadi bencana susulan dengan dampak yang luas. Penetapan status tersebut diperlukan agar proses penanganan darurat dan penggunaan anggaran dapat dilakukan lebih cepat sesuai ketentuan.
Pemerintah pusat memastikan dukungan anggaran untuk mempercepat seluruh tahapan pekerjaan. Presiden juga meminta kementerian dan lembaga terkait melakukan persiapan, termasuk proses lelang dini, sehingga kegiatan normalisasi dan pembangunan infrastruktur dapat dimulai lebih awal pada tahun berikutnya.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap proses pemulihan di wilayah terdampak bencana Sumatra dapat berjalan lebih optimal. Percepatan normalisasi sungai dan penguatan infrastruktur pengendali banjir diharapkan mampu mengurangi risiko bencana berulang serta memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat.
