CIANJUREKSPRES.ID- Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya segera menyiapkan rencana penerapan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Namun, pelaksanaannya tetap akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Rapat tersebut menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden untuk mewujudkan pendidikan negeri gratis hingga tingkat perguruan tinggi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah mulai menghitung sejumlah skema yang memungkinkan untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai sumber pembiayaan PTN, termasuk penerimaan dari uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) bagi mahasiswa jalur mandiri, serta sumber pendapatan lainnya.
“Beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya,” kata Brian.
Ia menjelaskan, terdapat pula sumber pendapatan lain di sejumlah PTN yang selama ini turut menopang pembiayaan program sarjana. Salah satunya berasal dari program pascasarjana.
Kajian mengenai kebutuhan anggaran untuk mewujudkan pendidikan tinggi gratis juga sebelumnya telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kajian tersebut menjadi bahan untuk menghitung kebutuhan anggaran sekaligus menentukan kemungkinan skema penerapan kebijakan.
Selanjutnya, hasil perhitungan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah ingin memastikan kebijakan tersebut dapat diterapkan secara terukur dan berkelanjutan.
Brian mengatakan Presiden menginginkan agar program pembebasan biaya kuliah dapat direalisasikan secepat mungkin. Meski demikian, penerapannya tetap membutuhkan sejumlah tahapan.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung,” ujar Brian.
Untuk memperdalam kajian, Presiden juga menginstruksikan pembentukan tim khusus yang akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Tim tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian terkait, antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Brian menyebut tim khusus tersebut akan kembali menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan, termasuk kebutuhan anggaran dan tahapan penerapan kebijakan pendidikan gratis di PTN.
“Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan kajian lanjutan tersebut dapat menghasilkan perhitungan yang lebih matang dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan. Selain kebutuhan anggaran, tim juga akan menyusun tahapan pelaksanaan yang lebih jelas.
“Hharapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” ucap Brian.
Setelah kajian selesai, hasilnya akan kembali dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Laporan tersebut akan menjadi bahan untuk menentukan langkah serta tahapan penerapan kebijakan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.
“Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden dipimpin oleh Pak Menko untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” pungkasnya.
(BPMI Setpres)
