CIANJUREKSPRES.ID – Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Cianjur, menjadi catatan serius bagi pemerintah daerah. Dari total 201.793 warga yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 47 desa, hanya 107.588 orang yang menggunakan hak pilihnya.
Angka tersebut menunjukkan tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai sekitar 53 persen. Artinya, hampir separuh masyarakat yang memiliki hak suara tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menentukan pemimpin desanya.
Berdasarkan data yang dihimpun, tingkat partisipasi tertinggi tercatat di Desa Sukamaju, Kecamatan Pagelaran. Dari total 1.754 pemilih yang masuk DPT, sebanyak 1.381 orang menggunakan hak pilihnya atau mencapai 78 persen.
Sebaliknya, tingkat partisipasi terendah terjadi di Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon. Dari 4.580 pemilih yang terdaftar, hanya 1.642 orang yang datang ke TPS. Persentasenya bahkan hanya sekitar 35 persen.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sekaligus Sekretariat Panitia Pilkades Serentak DPMD Kabupaten Cianjur, Dendi Rinaldi, mengungkapkan rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan keterjangkauan lokasi pemungutan suara.
Menurutnya, keberadaan TPS yang hanya terpusat di satu lokasi di sejumlah desa membuat sebagian warga harus menempuh jarak cukup jauh dari permukiman. Kondisi tersebut diduga turut memengaruhi keinginan masyarakat untuk datang memberikan suara.
“Lokasi TPS hanya satu, sehingga jarak cukup jauh dari perkampungan. Selain itu, tidak sedikit warga yang memilih tak hadir untuk beraktivitas lain,” ujarnya kepada wartawan, Selasa 10 November 2026.
Selain persoalan jarak, Dendi juga mengakui bahwa kesiapan teknis penyelenggara turut menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya partisipasi pemilih. Pengaturan antrean yang kurang maksimal mengakibatkan penumpukan warga di sejumlah TPS.
Bahkan, antrean panjang dan waktu tunggu yang cukup lama membuat sebagian masyarakat memilih meninggalkan lokasi sebelum memberikan hak suaranya. Kondisi tersebut menjadi salah satu kelemahan yang harus dibenahi dalam pelaksanaan Pilkades berikutnya.
“Kebanyakan TPS hanya satu. Kemudian sistem antrean oleh penyelenggara kurang baik. Sehingga membludak dan antrean panjang serta lama. Makanya tidak sedikit yang pulang lagi, tidak jadi memilih,” kata Dendi.
Dendi menegaskan, berbagai kekurangan dalam pelaksanaan Pilkades serentak 2026 akan menjadi bahan evaluasi DPMD Kabupaten Cianjur. Terlebih, pelaksanaan Pilkades serentak pada 2028 mendatang diproyeksikan melibatkan jumlah desa yang jauh lebih banyak.
Pihaknya berjanji melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama menyangkut penempatan TPS, pengaturan alur pemungutan suara, hingga kesiapan panitia di lapangan. Hal itu dinilai penting agar persoalan serupa tidak kembali terulang dan partisipasi masyarakat dapat meningkat pada pesta demokrasi tingkat desa mendatang.
“Kami akan lakukan evaluasi menyeluruh dan perbaiki kekurangan di Pilkades serentak 2026 ini,” pungkasnya.
