CIANJUREKSPRES.ID – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur melakukan pendampingan sekaligus pemeriksaan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat sekolah.
Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian, mulai dari kekurangan administrasi, dokumentasi hingga kewajiban pembayaran pajak.
Kepala Bidang SMP Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ipan Sopandi, mengatakan, pengelolaan dana BOS harus mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Permendiknasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) dan Tata Kelola Dana BOS.
Menurutnya, sebelum dana BOS disalurkan, Disdikpora terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi kepada pihak sekolah mengenai petunjuk teknis terbaru. Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman terkait aturan penggunaan anggaran, termasuk jenis belanja yang diperbolehkan maupun yang dilarang.
“Yang pertama, sebelum BOS turun, kami melaksanakan sosialisasi juknis BOS terbaru. Ini penting untuk memberikan pemahaman terkait rambu-rambu penggunaan anggaran, apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, termasuk apabila ada pembaruan aturan,” kata Ipan kepada Cianjur Ekspres, Selasa 10 November 2026.
Selain sosialisasi, Disdikpora juga melakukan pendampingan terhadap sekolah dalam setiap tahapan pencairan dana BOS. Pendampingan tersebut dilakukan setelah sekolah menyelesaikan penggunaan anggaran tahap pertama dan mengajukan pencairan tahap kedua, yang berlangsung sekitar Agustus hingga September.
Dalam pendampingan tersebut, Disdikpora melakukan pembinaan sekaligus pemeriksaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana BOS. Pemeriksaan meliputi kelengkapan administrasi, bukti fisik belanja, hingga laporan pembayaran pajak.
Ipan mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan masih ditemukan sejumlah persoalan di beberapa sekolah. Di antaranya kekurangan dokumen pertanggungjawaban, dokumentasi kegiatan yang belum lengkap, pajak yang belum dibayarkan, hingga barang yang sudah dianggarkan tetapi belum direalisasikan pembeliannya.
“Melalui proses evaluasi ini, kami bisa mengetahui setiap sekolah temuannya apa saja dan permasalahannya di mana. Kemudian kami berikan waktu kepada sekolah untuk menyelesaikan berbagai kekurangan tersebut,” ujar Ipan.
Dia menambahkan, pemeriksaan terhadap realisasi penggunaan dana BOS akan kembali dilakukan pada Desember 2026. Disdikpora akan melibatkan pengawas pembina bersama jajaran dinas untuk memeriksa kesesuaian antara laporan penggunaan anggaran dengan kondisi fisik di masing-masing satuan pendidikan.
Pemeriksaan tersebut juga akan menyasar realisasi belanja modal serta belanja pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Dengan demikian, penggunaan anggaran tidak hanya dinilai berdasarkan laporan administrasi, tetapi juga harus dibuktikan melalui keberadaan barang maupun hasil pekerjaan di lapangan.
Terkait transparansi, Ipan menyebut pihaknya telah menginstruksikan seluruh sekolah agar memampang informasi penerimaan dan penggunaan dana BOS melalui papan informasi di lingkungan sekolah. Langkah tersebut diharapkan menjadi sarana keterbukaan kepada masyarakat agar publik dapat mengetahui pengelolaan anggaran pendidikan.
“Untuk penggunaan dana BOS, kami sudah menginstruksikan agar dipampang secara umum di papan informasi BOS. Ini merupakan bentuk transparansi sekolah kepada publik terkait penerimaan dan pengeluaran dana BOS,” pungkasnya.
