CIANJUREKSPRES.ID- Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan susu nasional. Ia menegaskan pemerintah perlu segera menutup kekurangan pasokan tersebut guna memastikan keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Saleh, sejak pertama kali diluncurkan, program MBG telah menunjukkan perkembangan yang cukup positif dan harus terus dijalankan serta ditingkatkan secara berkelanjutan. Namun demikian, ia menekankan bahwa seluruh komponen pendukung program tersebut harus benar-benar tersedia, khususnya susu yang memiliki peran penting sebagai sumber gizi bagi anak-anak.
“Susu merupakan salah satu asupan bergizi yang berperan dalam meningkatkan kecerdasan anak. Karena itu, keberadaannya tidak boleh diabaikan,” ujar Saleh saat melakukan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PT Frisian Flag Indonesia di Cikarang, Kamis (5/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI meninjau langsung kemampuan industri pengolahan susu nasional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari hasil pengamatan di lapangan, Saleh menilai masih terdapat selisih yang signifikan antara kebutuhan nasional dan kapasitas produksi yang ada.
“Jika kebutuhan mencapai 66 juta sementara produksi baru sekitar 20 juta, berarti ada kekurangan sekitar 40 juta. Kekurangan ini harus segera dikejar dan dipenuhi oleh pemerintah,” tegasnya.
Seiring dengan penguatan kebijakan konsumsi pangan bergizi melalui Program Makan Bergizi Gratis, keberadaan industri susu nasional yang kuat, efisien, dan berkelanjutan menjadi semakin krusial. Program MBG menempatkan produk susu sebagai bagian penting dari ekosistem pangan bernutrisi yang memerlukan dukungan industri berkapasitas memadai, berstandar mutu tinggi, serta memiliki rantai pasok yang stabil dan terintegrasi dengan bahan baku dalam negeri.
Keterbatasan pasokan susu tersebut, lanjut Saleh, berdampak langsung pada rendahnya tingkat konsumsi susu anak-anak Indonesia. Ia menyayangkan fakta bahwa konsumsi susu anak saat ini belum dilakukan setiap hari dan rata-rata baru sekitar tiga kali dalam sepekan.
Oleh karena itu, Saleh mempertanyakan langkah konkret yang akan ditempuh pemerintah untuk mengatasi defisit pasokan, baik melalui masuknya investor baru, peningkatan kapasitas industri nasional, maupun kebijakan strategis lainnya.
Selain persoalan industri, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan profesionalisme peternak lokal. Menurutnya, masih banyak hasil susu peternak yang belum memenuhi standar industri sehingga tidak dapat terserap secara optimal oleh perusahaan pengolahan.
“Ini menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk memberikan pembinaan dan edukasi agar peternak kita semakin profesional,” ujarnya.
Saleh menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan susu nasional harus dilakukan secara terintegrasi dan sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo, sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian industri pangan nasional.
