CIANJUREKSPRES.ID- Program kolaborasi antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengawasan makanan mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI. Kerja sama ini muncul sebagai respons atas meningkatnya temuan kasus keracunan pada penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai bahwa program MBG pada dasarnya merupakan inisiatif yang positif. Namun, ia menyoroti bahwa pelaksanaannya hingga kini masih belum didukung oleh manajemen dan perencanaan yang optimal.
Ia juga menambahkan bahwa berbagai kasus keracunan yang beredar di masyarakat kerap dikaitkan dengan makanan yang tidak layak konsumsi. Meski demikian, menurutnya hal tersebut belum dapat dipastikan sebelum adanya hasil investigasi resmi dari BPOM.
“Masih banyak dapur yang belum terverifikasi kebersihannya. Karena itu, sinergi antara BPOM dan BGN perlu segera ditindaklanjuti untuk menekan risiko keracunan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX bersama Kepala BPOM di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aspek keamanan pangan merupakan syarat utama agar manfaat gizi dari program MBG dapat diterima secara maksimal oleh masyarakat sasaran. Oleh karena itu, penguatan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi hal yang sangat penting agar makanan yang didistribusikan benar-benar aman dikonsumsi.
Dalam hal ini, BPOM diharapkan turut berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas para pelaksana program MBG di tingkat SPPG.
Ia juga mengingatkan bahwa kualitas bahan pangan menjadi faktor krusial dalam menjaga mutu makanan. Jika hal ini diabaikan, maka berpotensi menimbulkan masalah serius di kemudian hari. Selain itu, dukungan anggaran juga perlu diperhatikan agar program dapat berjalan sesuai rencana.
Di sisi lain, politisi Fraksi Partai NasDem tersebut mendorong BPOM untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam program MBG melalui berbagai langkah, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan kompetensi pengawas dan pelaksana SPPG, pelaksanaan surveilans pangan, hingga pengembangan sistem pelaporan nasional yang terintegrasi.
Langkah-langkah tersebut dinilai penting guna memastikan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
