CIANJUREKSPRES.ID- Warga korban bencana alam pergeseran tanah yang terjadi beberapa tahun lalu di Desa Waringinsari, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, mengeluhkan kondisi rumah mereka yang rusak dan hingga kini belum kunjung mendapatkan perbaikan dari pemerintah.
Salah seorang warga, AM (32), mengatakan, rumahnya mengalami kerusakan akibat pergeseran tanah. Meski sebelumnya telah dilakukan pendataan oleh pemerintah, bantuan untuk memperbaiki rumah tersebut hingga kini belum juga diterima.
“Kalau dulu sudah didata, katanya bantuan bakal segera turun, tapi sampai saat ini masih belum ada bantuan untuk perbaikan rumah,” kata Asep kepada Cianjur Ekspres, Senin 31 Agustus 2026.
Menurutnya, bukan hanya rumah miliknya yang mengalami kerusakan. Sejumlah rumah warga lainnya juga mengalami kerusakan berat akibat bencana tersebut.
Namun, sebagian warga masih terpaksa menempati rumah yang rusak karena tidak memiliki pilihan tempat tinggal lain.
“Mau tidak mau tetap di sini, bertahan di rumah. Karena kan mau pindah ke mana, bantuan yang dijanjikan pemerintah juga tak kunjung turun,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, mengatakan, bencana pergeseran tanah di wilayah tersebut telah terjadi dalam beberapa periode sejak 2020, 2022 hingga 2024.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah berkomunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani persoalan tersebut.
“Ini sudah berlangsung enam tahun lebih, dari 2020, 2022, 2024. Kami dari pemerintah daerah sudah berkomunikasi dengan BNPB,” kata Wahyu.
Dia menyebutkan, BNPB akan melakukan verifikasi terhadap kondisi di lapangan yang rencananya dilaksanakan pada awal September 2026.
“Dan pernyataan dari BNPB saat ini akan dilakukan verifikasi, insya Allah pada awal September ini,” ujarnya.
Selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Cianjur juga telah mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Wahyu, penanganan bencana tersebut membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena wilayah terdampak cukup luas.
“Pemerintah provinsi pun sudah merespons. Mengingat karena ini terjadinya di wilayah yang luas, kami dari pemerintah daerah perlu bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat tentunya,” katanya.
Wahyu menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menurunkan tim untuk melakukan investigasi sekaligus membantu pemerintah daerah mengatasi berbagai hambatan dalam penanganan bencana yang terjadi sejak 2020 tersebut.
Di sisi lain, Pemkab Cianjur juga menghadapi persoalan warga yang masih bertahan di wilayah yang masuk zona rawan atau zona merah.
Wahyu mengatakan, pemerintah telah memberikan imbauan kepada warga agar bersedia direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Sebab, warga dinilai tidak seharusnya tetap menempati bangunan di wilayah yang kondisi tanahnya masih labil.
“Sebetulnya imbauan untuk relokasi sudah ada. Karena tidak bisa dipaksakan untuk menempati bangunan di wilayah yang labil,” katanya.
Menurut Wahyu, sejumlah pemerintah desa juga telah menyediakan lahan untuk lokasi relokasi. Bahkan, Pemkab Cianjur menyatakan siap membangun rumah bagi warga yang terdampak bencana.
“Desa-desa pun sudah menyediakan lahannya. Dan dari pemerintah daerah kami sudah siap untuk membangun rumah warga yang mengalami bencana,” ujarnya.
Namun demikian, tidak seluruh warga bersedia meninggalkan lokasi tempat tinggalnya. Sebagian warga masih enggan direlokasi karena telah lama tinggal di wilayah tersebut dan memiliki lahan garapan yang berada tidak jauh dari rumah mereka.
“Tetapi ada sebagian dari warga yang tidak ingin berpisah dari lokasi tersebut dengan alasan sudah lama menempati, atau dekat dengan daerah garapannya dan lain sebagainya,” kata Wahyu.
Dia mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam melakukan penanganan, dan relokasi warga terdampak.
“Sehingga kami pun memiliki tantangan tentunya, dan insya Allah ini akan segera kami komunikasikan agar mereka bisa relokasi ke daerah yang lebih aman,” pungkasnya. (
