CIANJUREKSPRES.ID – Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur berharap program Universal Health Coverage (UHC) dapat terus berlanjut tidak hanya pada tahun ini, tetapi juga pada tahun-tahun mendatang. Selain keberlanjutan program, DPRD menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas dan rumah sakit.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Efendi, mengatakan, UHC merupakan program strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, pencapaian target kepesertaan harus diiringi dengan kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan yang optimal.
“Pada prinsipnya kami berharap program UHC ini tidak hanya terlaksana di tahun ini saja, tetapi juga berkelanjutan ke depan. Hal tersebut tentu harus dibarengi dengan perbaikan kualitas pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan, terutama puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Cianjur,” ujarnya kepada Cianjur Ekspres, Senin, 9 Februari 2026.
Rustam menjelaskan, saat ini tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Cianjur telah mencapai 99,6 persen. Artinya, hanya sebagian kecil masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS, baik kategori mandiri, PBI JK, maupun PPU yang dibiayai Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Menurutnya, tingginya angka kepesertaan tersebut memicu lonjakan kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Hal ini terjadi karena proses pendaftaran BPJS yang disubsidi Pemkab relatif mudah dan cepat, bahkan dapat diselesaikan dalam waktu satu hingga maksimal tiga hari.
“Kondisi ini membuat masyarakat yang sebelumnya menahan diri untuk berobat karena kendala biaya, akhirnya berbondong-bondong datang ke puskesmas dan rumah sakit. Dampaknya terjadi overload hampir di seluruh rumah sakit, terutama rumah sakit milik pemerintah,” ungkapnya.
Dia menilai, kesiapan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan di Cianjur masih perlu ditingkatkan. Tidak hanya dari sisi pelayanan, tetapi juga ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan.
“Misalnya di RSUD Sayang, fasilitas CT Scan, layanan hemodialisa, hingga ketersediaan obat-obatan masih terbatas. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Selain itu, Rustam juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait status kepesertaan BPJS Kesehatan. Pasalnya, banyak warga yang belum mengetahui bahwa mereka telah terdaftar sebagai peserta BPJS karena tidak lagi memiliki kartu fisik.
“Saat ini identitas peserta BPJS cukup dengan NIK atau KTP. Masyarakat yang sudah menjadi peserta pun banyak yang tidak tahu, padahal preminya setiap bulan dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Cianjur, lanjut Rustam, terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Koordinasi tersebut difokuskan pada penyelesaian persoalan data kependudukan, yang kerap menjadi kendala dalam kepesertaan BPJS.
“Masih banyak masyarakat yang kepesertaannya tidak aktif atau tidak muncul karena masalah data kependudukan, seperti perbedaan NIK, data KTP dan KK yang tidak sinkron, dan sebagainya,” ujarnya.
Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, DPRD Cianjur juga aktif melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, termasuk saat pelaksanaan reses.
“Kami terus menyosialisasikan dan membantu masyarakat yang membutuhkan akses informasi dan pelayanan kesehatan, termasuk melalui kegiatan reses DPRD yang saat ini sedang berlangsung,” pungkasnya. (dik).
