CIANJUREKSPRES.ID – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya kini memasuki tahap akhir. Ratusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibahas bersama pemerintah telah dituntaskan. Pembahasan selanjutnya difokuskan pada perumusan dan sinkronisasi substansi serta redaksi RUU tersebut.
Politikus Fraksi PKS itu mengatakan, proses pembahasan berlangsung dinamis dengan melibatkan berbagai masukan dan pendalaman materi, baik dari DPR maupun pemerintah. Meski demikian, ia optimistis seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah disampaikan pimpinan DPR kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Komisi III DPR RI berjalan lancar, sangat kondusif, sangat dinamis, dan penuh pengayaan baik dari pemerintah maupun dari DPR RI itu sendiri. Ratusan DIM yang dibahas juga sudah sampai kepada tahap akhir,” ujar Nasir saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sebagai tindak lanjut pembahasan tersebut, Komisi III DPR RI dalam waktu dekat akan membentuk tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin). Kedua tim tersebut akan bertugas memastikan seluruh substansi yang telah disepakati dapat dituangkan secara tepat dalam rumusan pasal maupun redaksi RUU.
Nasir menjelaskan, pembentukan kedua tim tersebut dijadwalkan berlangsung dalam satu hingga dua hari ke depan. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk menyelaraskan berbagai rumusan yang telah dibahas agar tidak menimbulkan perbedaan pemaknaan dalam naskah RUU.
“Jadi, merumuskan substansi dan redaksi dan juga menyinkronkan diksi-diksi yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu. Alhamdulillah, itu insyaallah akan selesai sebelum batas waktu yang dijanjikan oleh pimpinan DPR kepada masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nasir pun menegaskan bahwa secara substansi pembahasan RUU Perampasan Aset pada dasarnya telah mencapai tahap akhir. Dengan demikian, pekerjaan yang tersisa lebih difokuskan pada penyempurnaan rumusan melalui tim kecil yang akan mengonsolidasikan seluruh hasil pembahasan.
“Sudah selesai sebenarnya, tinggal bagaimana nanti tim kecil itu akan merumuskan dan menyinkronkan semua substansi, redaksi yang ada dalam Rancangan Undang-Undang tersebut,” pungkasnya. (dpr.go.id)
