CIANJUREKSPRES.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Cianjur menggelar kegiatan Pendidikan Politik (Dikpol) Tahun 2026 di Aula PGRI Kecamatan Sukaresmi, Senin 2 November 2026.
Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan peserta ini mengusung tema “Sinergi Kader Golkar dan Masyarakat, Merawat Demokrasi, Membangun Cianjur”.
Peserta yang hadir merupakan kombinasi dari kader partai serta masyarakat umum, termasuk tokoh pemuda dari Desa Cikanyere, Pakuon, Kawung Luwuk, dan Ciwalen.
Dikpol ini menghadirkan pemateri berkompeten dari Bakesbangpol, KPU, Bawaslu, serta Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Cianjur.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur, Tb Mulyana Syahrudin, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat bergantung pada kebersamaan antara partai politik dan elemen masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat guna merawat iklim demokrasi yang sehat sekaligus mempercepat roda pembangunan di Cianjur. Merawat demokrasi di tingkat lokal berarti menghidupkan ruang dialog yang inklusif dan transparan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Cianjur, Asep Iwan Gusniardi, menjelaskan bahwa komposisi peserta dikpol kali ini sengaja dirancang agar 20 persen berasal dari kader partai dan 80 persen dari masyarakat umum serta tokoh pemuda. Pihaknya memberikan perhatian khusus kepada para pemilih pemula di wilayah Dapil 3, khususnya Kecamatan Sukaresmi.
“Kami ingin masyarakat umum dan khususnya pemilih pemula melek politik. Mereka harus membuka mata terhadap dunia politik dan memahami hak-hak demokrasi serta dasar-dasar kepemiluan,” kata Asep Iwan.
Menurut Asep, pemilih pemula harus memahami bagaimana menyalurkan aspirasi dalam kontestasi lima tahunan, baik untuk pemilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, hingga kepala daerah.
“Saya berharap mereka paham bahwa lima tahun sekali ada kewajiban konstitusional kita untuk memilih dan dipilih. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut menentukan arah kebijakan yang inklusif melalui jalur legislasi dan pengawasan kebijakan yang diperjuangkan oleh Partai Golkar,” pungkasnya.
