CIANJUREKSPRES.ID- Polemik mengenai masa depan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional. Isu tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan yang dipersoalkan melalui sejumlah putusan pengadilan, tetapi juga mencuat setelah beredarnya informasi mengenai pengunduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Situasi ini kemudian memunculkan spekulasi mengenai siapa sosok yang berpotensi menggantikan Gibran apabila jabatan wakil presiden benar-benar mengalami kekosongan.
Secara konstitusional, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua nama yang diajukan oleh presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua calon, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR.
Namun, proses tersebut tidak hanya menyangkut pemenuhan jabatan dalam pemerintahan. Pergantian wakil presiden juga berpotensi memengaruhi peta koalisi, hubungan antarkekuatan politik, serta keseimbangan pengaruh di lingkungan pemerintahan.
Sejumlah nama mulai diperbincangkan sebagai kemungkinan pengganti Gibran. Delapan figur yang mencuat antara lain Puan Maharani, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sufmi Dasco Ahmad, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Mahfud MD.
Nama-nama tersebut memiliki latar belakang dan kekuatan politik yang berbeda. Puan Maharani, misalnya, dinilai memiliki pengalaman kelembagaan yang kuat melalui kiprahnya sebagai Ketua DPR RI dan mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Kehadiran Puan dalam pemerintahan berpotensi membuka komunikasi politik yang lebih luas dengan PDI Perjuangan. Meski demikian, kemungkinan tersebut juga dapat membawa konsekuensi terhadap posisi politik partai dan kepemimpinan di parlemen.
Sementara itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X memiliki modal berupa pengalaman pemerintahan daerah, legitimasi budaya, serta posisi sosial yang cukup kuat. Figur Sultan dinilai berpotensi menjadi penghubung berbagai kepentingan politik sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan.
Nama lainnya adalah Sufmi Dasco Ahmad. Pengalamannya dalam mengelola dinamika parlemen dan kedekatannya dengan Partai Gerindra dapat menjadi keuntungan dalam membangun koordinasi antara pemerintah dan DPR.
Namun, apabila posisi presiden dan wakil presiden sama-sama berasal dari lingkungan partai yang sama, muncul kemungkinan persepsi dominasi politik yang dapat memengaruhi hubungan dengan partai-partai pendukung lainnya.
Khofifah Indar Parawansa juga masuk dalam pembahasan. Pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Timur dan mantan Menteri Sosial menjadi modal dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, posisinya sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama memberikan akses terhadap jaringan sosial masyarakat yang luas.
Khofifah juga dinilai memiliki potensi memperkuat hubungan pemerintahan dengan masyarakat Jawa Timur dan kalangan Nahdlatul Ulama. Kehadirannya di tingkat nasional sekaligus dapat memperkuat representasi perempuan dalam kepemimpinan negara.
Berikutnya, Muhaimin Iskandar memiliki kekuatan politik melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan perolehan 68 kursi DPR RI pada Pemilu 2024, PKB menjadi salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi parlemen.
Pengalaman Muhaimin dalam pemerintahan dan kepemimpinan partai dapat menjadi modal untuk memperkuat komunikasi politik antara pemerintah dan parlemen. Kendati demikian, penempatan kader PKB sebagai wakil presiden juga berpotensi mengubah keseimbangan pengaruh di dalam koalisi.
Selain tokoh-tokoh tersebut, Anies Baswedan dan Mahfud MD turut disebut sebagai figur yang dapat membuka peluang rekonsiliasi politik setelah Pilpres 2024.
Keduanya memiliki latar belakang dan basis dukungan politik yang berbeda. Jika dilibatkan dalam pemerintahan, kehadiran mereka berpotensi memperluas ruang komunikasi dengan kelompok politik di luar pendukung utama Prabowo.
Meski demikian, nama Anies maupun Mahfud sejauh ini lebih tepat dipandang sebagai kemungkinan dalam analisis politik, bukan sebagai calon resmi yang telah menyatakan kesediaan.
Di sisi lain, perubahan posisi Gibran juga berpotensi memengaruhi konfigurasi hubungan politik keluarga Joko Widodo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Meskipun PSI tidak memiliki kursi DPR RI hasil Pemilu 2024, pengaruh politik tidak selalu ditentukan oleh jumlah kursi di parlemen.
Jaringan personal dan komunikasi antarelite tetap dapat memainkan peran dalam dinamika pemerintahan. Karena itu, perubahan jabatan wakil presiden belum tentu secara otomatis menghilangkan pengaruh politik kelompok tertentu.
Akademisi Universitas Trunojoyo Madura sekaligus Direktur Eksekutif The SAS Institute, Surokim As, menilai pergantian wakil presiden perlu dilihat sebagai persoalan penataan ulang kekuatan politik, bukan sekadar mencari sosok untuk mengisi jabatan yang kosong.
Dalam kajian politik, konsep coalitional presidentialism yang digunakan Marcus Mietzner menjelaskan bahwa presiden perlu membangun dan mempertahankan koalisi untuk menjaga konsolidasi pemerintahan.
Artinya, sosok wakil presiden memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi antara presiden, partai politik, parlemen, birokrasi, dan berbagai kelompok masyarakat.
Prabowo juga perlu mempertimbangkan potensi munculnya dua pusat kekuatan atau yang kerap disebut sebagai dual power. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila terdapat dua figur dengan pengaruh besar yang memiliki arah komunikasi dan kepentingan berbeda dalam pemerintahan.
Meski demikian, upaya menjaga koordinasi tidak boleh dijadikan alasan untuk memusatkan seluruh kekuasaan pada satu kelompok. Prinsip pengawasan dan keseimbangan kekuasaan atau checks and balances tetap harus dijaga.
Persoalan hukum yang melibatkan dokumen pendidikan Gibran juga perlu dipahami secara terpisah dari mekanisme pemberhentian wakil presiden.
Putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan dalam perkara yang berkaitan dengan hasil Pilpres 2024 tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pertimbangannya, MK membahas persoalan bukti dokumen pendidikan, tetapi tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui perkara tersebut.
Sementara itu, Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi dalam perkara tata usaha negara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan. Putusan tersebut menyatakan keputusan administrasi yang menjadi objek sengketa batal dan memerintahkan pencabutannya.
Namun, pembatalan keputusan administrasi tidak serta-merta membuat jabatan wakil presiden menjadi kosong. Pengunduran diri maupun pemberhentian wakil presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
Dengan demikian, pembahasan mengenai calon pengganti Gibran masih bergantung pada kepastian status jabatan wakil presiden. Nama-nama yang beredar belum dapat dipastikan sebagai kandidat resmi.
Pada akhirnya, sosok pengganti wakil presiden tidak semestinya hanya dipilih berdasarkan kedekatan dengan presiden, kekuatan partai, atau kepentingan pembagian kekuasaan. Figur tersebut harus memiliki kemampuan membantu presiden menjalankan pemerintahan, menjaga hubungan dengan parlemen, serta menjalankan tugas kepresidenan apabila diperlukan.
Kepastian hukum, etika demokrasi, dan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi pertimbangan utama. Sebab, jabatan wakil presiden bukan sekadar posisi politik dalam koalisi, melainkan bagian penting dari sistem pemerintahan konstitusional Indonesia. (DISWAY)
