CIANJUREKSPRES.ID– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah menjelang puncak musim hujan 2026/2027. Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari penyediaan informasi peringatan dini, pemantauan cuaca ekstrem dan siklon tropis, hingga koordinasi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi kebencanaan di Indonesia, termasuk strategi mitigasi dan penanganan berbagai potensi bencana alam.
Faisal menjelaskan, sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026. Namun, awal musim hujan tahun ini diperkirakan mengalami keterlambatan sekitar 20–30 hari dibandingkan pola normal.
Adapun puncak musim hujan diprediksi berlangsung selama tiga bulan, mulai Desember 2026 hingga Februari 2027. Meski karakteristik curah hujan secara umum diperkirakan berada dalam kategori normal, masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi bencana akibat hujan dengan intensitas tinggi.
Menurut Faisal, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena durasi musim hujan yang lebih pendek berpotensi meningkatkan risiko hujan ekstrem, banjir, dan tanah longsor di sejumlah daerah.
“Artinya, hujan yang jatuh itu sama dengan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, tetapi durasinya lebih pendek sehingga memerlukan antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem,” kata Faisal.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, BMKG menyediakan berbagai informasi peringatan dini yang dapat diakses masyarakat melalui laman resmi bmkg.go.id/peringatan-dini. Informasi tersebut mencakup potensi hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa bumi, hingga tsunami.
Khusus prakiraan hujan, BMKG menyediakan layanan nowcasting atau prediksi cuaca jangka pendek hingga tingkat kecamatan untuk periode tiga sampai enam jam ke depan. Informasi tersebut dilengkapi kategori peringatan waspada, siaga, dan awas.
Selain itu, masyarakat dapat mengakses prakiraan cuaca harian untuk tujuh hari ke depan, prakiraan dasarian untuk sepuluh hari, serta informasi prakiraan bulanan. Berbagai data tersebut menjadi acuan untuk menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
BMKG juga memanfaatkan informasi tersebut untuk berkoordinasi dengan BNPB dalam memetakan lokasi dan waktu yang berpotensi mengalami hujan ekstrem, banjir, maupun tanah longsor. Dengan pemetaan tersebut, langkah pencegahan dan penanganan diharapkan dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
“Informasi tersebut akan diterjemahkan. Saat ini tim kami mengidentifikasi di kecamatan mana terjadi curah hujan ekstrem, kemudian banjir dan longsor akan terjadi di mana dan kapan. Ini untuk selanjutnya dapat kita lakukan antisipasi,” jelas Faisal.
Di samping pemantauan cuaca, upaya mitigasi juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, termasuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca. Faisal menyebutkan, OMC dapat dilaksanakan ketika pemerintah provinsi menetapkan status siaga darurat.
Dalam pelaksanaannya, BNPB bertindak sebagai penyelenggara operasi, sedangkan BMKG memberikan supervisi teknis. Metode modifikasi cuaca akan disesuaikan dengan kondisi atmosfer serta kebutuhan wilayah sasaran, terutama untuk mengurangi risiko hujan ekstrem di kawasan rawan bencana.
BMKG turut meningkatkan pemantauan terhadap perkembangan siklon tropis menjelang akhir 2026 hingga awal 2027. Faisal menyebutkan, potensi aktivitas siklon tropis pada akhir tahun ini diperkirakan lebih banyak berasal dari belahan bumi utara. Sementara pada awal 2027, aktivitasnya diprediksi lebih dominan dari belahan bumi selatan atau wilayah di bawah garis khatulistiwa.
Meski Indonesia secara geografis tidak termasuk wilayah yang kerap dilintasi siklon tropis dengan intensitas tinggi seperti Jepang dan Filipina, perubahan iklim tetap perlu menjadi perhatian. Karena itu, berbagai kemungkinan cuaca ekstrem harus diantisipasi agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.
“Walaupun Indonesia secara teoritis bukan negara yang mengalami siklon tropis sehebat di Jepang, misalnya, atau di Filipina, tetapi dengan adanya perubahan iklim, kejadian-kejadian ekstrem ini tetap harus kita antisipasi. Kita semua akan berupaya untuk mengendalikan dan juga mengantisipasi dampaknya agar seminimal mungkin dialami oleh masyarakat luas,” ungkap Faisal.
Lebih lanjut, BMKG juga terus memberikan dukungan informasi meteorologi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bertindak sebagai ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRRP) di tiga provinsi.
Informasi tersebut turut disampaikan kepada BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai bahan koordinasi dalam menentukan langkah penanganan serta mengantisipasi risiko bencana selama musim hujan.
“Setiap hari, bahkan setiap jam, BMKG terus memberikan dukungan kepada Kemendagri sebagai ketua Satgas PRRP percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut. Informasi ini juga disampaikan kepada BNPB dan Kementerian PU agar kita semua dapat bersiap menghadapi masuknya musim hujan dengan kesiapsiagaan yang lebih baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan hujan ekstrem. Salah satunya melalui pelaksanaan OMC dengan tujuan mengarahkan hujan agar turun di wilayah yang dinilai lebih aman, termasuk kawasan perairan, sehingga risiko bencana di daerah rawan dapat dikurangi.
Presiden juga meminta Kepala BNPB, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri memastikan seluruh peralatan serta sarana pendukung penanganan darurat berada dalam kondisi siap digunakan.
“Presiden juga telah memerintahkan Kepala BNPB, Menhan, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menyiagakan seluruh peralatan dan prasarana darurat, seperti tenda, makanan siap saji, dan lain-lain, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari kondisi cuaca BMKG,” kata Tito.
Melalui penguatan koordinasi antara BMKG, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, pemerintah berupaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim hujan 2026/2027. Informasi peringatan dini yang mudah diakses dan segera ditindaklanjuti diharapkan mampu menekan risiko bencana, meningkatkan kewaspadaan masyarakat, serta melindungi keselamatan jiwa.
